logo alinea.id logo alinea.id

Fadli Zon sebut KPK terkadang bermain peran politik

Panitia seleksi menggandeng BIN, BNPT dan BNN untuk menyeleksi calon pimpinan KPK.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Jumat, 21 Jun 2019 22:05 WIB
Fadli Zon sebut KPK terkadang bermain peran politik

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkadang bermain peran dalam politik. Hal tersebut disampaikan Fadli Zon menanggapi seleksi pimpinan lembaga antirasuah itu untuk periode 2019 sampai 2023.

“Kita merasakan bahwa KPK kadang-kadang memainkan peran politik pada situasi tertentu, sehingga bisa juga ada kalanya dobel standar terutama dari pimpinan-pimpinan KPK itu yang mungkin dekatlah dengan kekuasaan," kata Fadli Kompleks Parlemen di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat(21/6).

Karena itu, dia berharap agar KPK bisa lebih independen ke depannya. Juga tak memainkan peran dalam politik ketika menangani kasus-kasus korupsi. Seperti diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK akan menggaet Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional dalam proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Karena melibatkan beberapa institusi, Fadli menilai proses seleksi akan cukup ketat. Dari hasil seleksi itu, dia berharap Pansel KPK dapat memunculkan pimpinan KPK yang independen.  Artinya, pimpinan KPK tidak menjadi bagian pihak tertentu, terutama penguasa. 

“Kami juga berharap KPK benar-benar profesional bukan menjadi alat politik atau alat kekuasaan. Jadi strategi pencegahan penindakannya harus proporsional dan beriimbang, saya kira itu," ucap Fadli.

Meskipun demikian, Fadli menilai kinerja KPK di bawah pimpinan saat ini sudah cukup bagus dalam menangani berbagai kasus korupsi walaupun terkadang masih menyisakan pekerjaan rumah.

"Saya lihat sih ada kemajuan-kemajuan dan ada keberhasilan-keberhasilan tapi juga masih banyak menyisakan PR," katanya.

Seperti diektahui, Pansel KPK yang diketuai Yenti Garnasih menggandeng BIN, BNN dan BNPT  untuk menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK untuk periode 2019-2023. Upaya menggandeng tiga institusi itu dilakukan berkaca dari negara lain bahwa banyak pejabat yang telah dilantik justru ternyata disokong oleh mafia dan kartel narkoba.

Sponsored