Fadli Zon soal Natuna: Kerahkan kekuatan militer!

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mendorong pemerintah mengerahkan kekuatan militer dalam menyikapi pelanggaran China di wilayah perairan Natuna. Menurut Fadli, pemerintah wajib marah dengan sikap provokatif negeri tirai bambu tersebut.

Menurut Fadli, sikap tegas Indonesia diperlukan dalam menyikapi persoalan di perairan Natuna Utara. Hal ini lantaran wilayah tersebut merupakan wilayah sah yang masuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Hal tersebut juga tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut alias United Nations Convention on the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS.

Karena itu, Fadli berharap pemerintah menjadikan persoalan ini sebagai pelajaran, sehigga pemerintah mulai mengerahkan kekuatan militer untuk menjaga setiap wilayah laut Indonesia.

"Menurut saya kita tinggal menegakkan hukum di situ dengan mengerahkan kekuatan kita yang ada di sana. Misalnya melakukan patroli-patroli dan lain-lain," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/1).

Fadli menggarisbawahi bahwa hingga saat ini belum tampak kekuatan Indonesia dalam mengamankan wilayah perairannya. Hal ini berimbas pada banyaknya kapal-kapal asing yang berani masuk ke wilayah perairan Indonesia secara ilegal.

"Secara de facto, kita masih tidak mempunyai kekutan di wilayah laut kita sendiri. Sehingga dimasuki kapal-kapal asing, termasuk yang palig mencolok di wilayah Natuna dengan China. Meskipun kita bukan negara yang ikut klaim, non-claimed country," kata Fadli menerangkan. 

Fadli juga mendorong pemerintah untuk menambah kekuatan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, yang dapat menyokong keamanan laut. Penambahaan persenjataan sangat dibutuhkan melihat situasi global saat ini.

"Saya kira salah satunya drone. Drone itu sangat memudahkan dengan harga biaya yang relatif sangat murah. Operasinya sangat sederhana, walau memang memerlukan satelit sarana," ucapnya.

Politikus Partai Gerindra ini pun mengaku sepakat dengan rencana penerapan omnibus law keamanan laut yang dicanangkan pemerintah. Dikatakan Fadli, hal ini dapat menjadi salah satu instrumen agar keamanan laut menjadi efektif.

Salah satu yang akan diterapkan dalam omnibus law keamanan laut adalah penambahan kewenangan Badan Keamanan Laut atau Bakamla, guna menjadi coast guard. Fadli pun sepakat, karena menurutnya Bakamla sudah seharusnya memiliki peran besar untuk menjaga keamanan laut.

Untuk memperkuat penjagaan di wilayah Natuna, TNI Angkatan Udara telah menerbangkan empat pesawat tempur F-16 ke Pulau Natuna, Kepulauan Riau pada Selasa (7/1). Jet tempur tersebut berasal dari Skadron Udara 16 Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin.

Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama Ronny Irianto Moningka mengatakan, pengerahan empat jet tempur F-16 berikut enam penerbang, serta puluhan personel angkatan udara ke Natuna hari ini, dilakukan atas perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Pasukan yang dikerahkan akan melaksanakan patroli wilayah kedaulatan NKRI dengan sandi Operasi Lintang Elang 20.

"Ini sebenarnya operasi rutin di wilayah barat, yang kita geser ke Natuna," ujarnya.

Ronny menegaskan, pihaknya siap mengerahkan seluruh kekuatan jika ada perintah dari panglima TNI. Namun dia menggaris bawahi, pengiriman jet tempur F-16 itu murni untuk menjaga wilayah kedaulatan ibu Pertiwi. Dia mengatakan, langkah tersebut tidak dilakukan untuk memprovokasi pihak manapun, terutama China, yang sedang mengirimkan kapal-kapal Coast Guard Dan nelayan ke perairan kaya akan ikan itu.

"Kita tidak buat provokasi pihak mana pun, kita jaga wilayah kita," ujarnya.