Fahri Hamzah: Pemindahan ibu kota ke Kalimantan pupus konsep negara maritim

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan sebagai keputusan yang ahistoris. Fahri pun menilai keputusan tersebut justru memupus identitas Indonesia sebagai negara maritim. 

"Jakarta ini, Sunda Kelapa, sebenarnya melambangkan tradisi maritim. Tapi kalau dipindahkan ke pulau besar, nanti tradisi maritimnya hilang," kata Fahri saat rehat Rapat Paripurna I Gedung DPR/MPRI RI di Jakarta, Jumat (16/8).

Bagi dia, lokasi ibu kota baru sebaiknya berada di Teluk Jakarta. Lokasinya yang berada di pinggir pantai, akan selaras dengan konsep negara maritim yang menjadi identitas Indonesia.

Fahri juga menilai keputusan Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan sebagai keputusan yang ahistoris. Menurutnya, Presiden RI pertama Ir Soekarno telah mendesain Jakarta untuk menjadi ibu kota. 

Perjalanan panjang kota ini juga membuat Fahri menilai Jakarta tak bisa lepas dari statusnya sebagai ibu kota. "Sulit meninggalkan Jakarta sebagai Ibukota, terlalu bersejarah, legasi dari Bung Karno dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan dari kota ini," ucapnya. 

Ihwal konsep pembangunan yang tidak Jawasentris, melainkan Indonesiasentris, Fahri berpendapat pemindahan ibu kota bukanlah solusi yang tepat. Menurutnya, hal tersebut dapat diwujudkan pemerintah dengan sebuah kebijakan.

"Saya kira sekarang ini lebih penting kita memperkuat pembentukan daerah otonomi baru sebagai syarat lahirnya daerah yang lebih kuat. Tapi kan Presiden melakukan moratorium terhadap pembentukan daerah otonomi baru selama lima tahun, sehingga sebenarnya walaupun ada rencana ini, daerah tidak akan berkembang juga," kata dia menuturkan.

Fahri berujar, efek pemekaran daerah akan jauh lebih besar daripada pemindahan ibu kota. Fahri keukeuh agar Jakarta tak kehilangan statusnya sebagai ibu kota, atau pemindahan dilakukan ke Teluk Jakarta. Hal ini untuk mempertahankan simbol kebangkitan wilayah pesisir.

"Jadi jangan malah ditaruh di tengah, dalam pengertian pulau, karena mentalitas kota ini mau kita bangun mentalitas pesisir kan," katanya.

Fahri juga menyebut kajian pemindahan ibu kota yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan secara mendalam. Bagi Fahri, pemindahan ibu kota tidak memberikan manfaat signifikan pada daerah-daerah lain. Dia mengaku telah mempelajari kajian tersebut. 

"Jadi kalau menurut saya, sudahlah jangan. Pak Jokowi itu diberikan input yang tidak matang. Saya sudah baca itu, tidak matang," katanya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiga Uno mengatakan, rencana pemindahan ibu kota merupakan penegasan bahwa Jokowi ingin meninggalkan warisan pada periode kedua kepemimpinannya. 

Meski menilainya sebagai sebuah kebijakan yang positif, calon wakil presiden di Pilpres 2019 ini meminta pemindahannya tidak dilakukan terburu-buru. Menurutnya, kebijakan ini memerlukan kajian mendalam sebelum diimplementasikan. 

"Saya berharap Pak Jokowi terus mengkaji ini, harus tahu juga dampak-dampaknya. Tidak menutup kemungkinan ada dampak ekonomis yang ditimbulkan dari rencana ini," ucap Sandiaga.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) menyatakan ia dan DPD RI sangat mendukung rencana tersebut.

Bagi OSO, rencana ini menjadi langkah yang efektif untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Hal ini juga diharapkan dapat mengubah citra negara yang selama ini dikenal Jawasentris, menjadi Indonesiasentris.

"Kami dari DPD amat mendukung untuk Presiden merealisasikan pemindahan ibukota negara ke Kalimantan," ucap OSO.

Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota dalam sidang bersama anggota DPD dan DPR RI. Di depan sidang, Presiden meminta izin untuk melakukan kebijakan itu.

"Pada kesempatan bersejarah ini, dengan memohon rida Allah, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak-ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh, dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).