FBLP: Seharusnya buruh prioritas tes cepat Covid-19, bukan DPR

Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) menyatakan, pekerja padat karya mesti menjadi prioritas tes cepat (rapid test) coronavirus baru (Covid-19). Bukan anggota DPR dan familinya.

Ketua Umum FBLP, Jumisih, menerangkan, mayoritas buruh merupakan perempuan. Pun hidupnya serba pas-pasan dan bekerja tanpa alat perindungan diri (APD) yang cukup. Sehingga, mesti diutamakan.

"Elite politik jangan egois! Anggota dewan tidak selayaknya menggunakan keistimewaan posisi untuk aman dari corona. Sedangkan jutaan rakyat yang tidak bisa reses, harus menanggung corona dengan keselamatan jiwa dan keamanan ekonominya," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (24/3).

FBLP pun mempertanyakan rencana tersebut. Mestinya, DPR mementingkan pemeriksaan pabrik, kawasan industri, dan permukiman buruh yang padat.

"Pemerintah mestinya tahu, bahwa di tengah ancaman krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini, jutaan buruh padat karya adalah penopang ekonomi dan paling berisiko terjangkit virus corona," tuturnya.

Jumisih juga mengkritisi pemerintah. Lantaran hingga kini belum mengerahkan tenaga medis ke kawasan industri. Sebab, para buruh sampai sekarang belum dilengkapi sarana-prasarana (sapras) pelindung yang cukup.

"Para buruh penopang ekonomi ini, terancam keamanannya. Terkait kepastian kerja dan jaminan pendapatan," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengatakan, sebanyak 575 anggota DPR RI beserta keluarganya akan melakukan tes cepat atau rapid test. Kegiatan ini diagendakan berlangsung  sekitar Kamis (26/3) atau Jumat (27/3).

Sumber dananya, klaim dia, hasil patungan beberapa anggota dewan. Bukan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Sekarang, episentrumnya bukan lagi di masyarakat. (Namun) di mana-mana. Pusat-pusat pemerintahan juga terkena dan mereka (anggota DPR), juga ingin memastikan," dalihnya.

Kendati demikian, beberapa fraksi di Parlemen mengkritisi rencana itu. Seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).