sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Firli Bahuri resmi buka diklat bela negara 18 pegawai KPK

Ada wacana kerja sama dengan Unhan perihal pendidikan pegawai KPK.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Kamis, 22 Jul 2021 14:47 WIB
Firli Bahuri resmi buka diklat bela negara 18 pegawai KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri resmi membuka pendidikan dan latihan bela negara serta wawasan kebangsaan 18 pegawai KPK di Universitas Pertahanan (Unhan), Jawa Barat (Jabar) pada Kamis (22/7). Menurut Firli, lembaga antirasuah mengapresiasi pegawai yang bersedia mengikuti diklat.

"Hari ini jadi hari besar dengan jiwa ksatria, di mana insan pegawai KPK bersedia mengabdi, cinta dan setia untuk negara sesuai cita-cita yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar," katanya secara tertulis.

Diketahui, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK. Dari jumlah itu 24 orang akan mengikuti diklat dan sisanya bakal dipecat. Namun, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, dari 24 pegawai baru 18 orang bersedia mengikuti diklat.

Dalam kesempatan tersebut, Firli menambahkan, dirinya bertemu dengan Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian. Dia mengatakan, ada wacana kerja sama dengan Unhan perihal pendidikan pegawai KPK.

"Terbuka besar kemungkinan kerja sama pendidikan untuk pegawai KPK dijenjang pascasarjana," jelasnya.

Sebelumnya, asesmen alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN dipersoalkan 75 pegawai nonaktif nan dinyatakan tidak lulus TWK. Mereka melaporkan dugaan malaadministrasi TWK kepada Ombudsman.

Pada Rabu (21/7), Ombudsman telah menyampaikan temuannya dan menyatakan adanya malaadministrasi dalam asesmen TWK. Atas temuan itu, Ombudsman menyampaikan tindakan korektif kepada KPK.

Ombudsman meminta 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus TWK dialihkan statusnya menjadi ASN. Hal ini disampaikan tidak lepas dari Undang-Undang (UU) KPK, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020, pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai uji materi UU KPK dan pernyataan Presiden Joko Widodo.

Sponsored

"Sebagaimana kemudian ditemukan (ORI) dalam proses pelaksaan asesmen, maka terhadap 75 pegawai tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021," kata Anggota ORI Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers.

Tindakan korektif berikutnya, KPK harus memberikan penjelasan kepada pegawainya perihal konsekuensi TWK dalam bentuk dokumen yang sah. Robert mengatakan, hal ini terkait juga hasil asesmen setiap pegawai.

Ombudsman, sambung Robert, menyampaikan tindakan korektif kepada KPK agar hasil TWK menjadi masukan untuk langkah perbaikan dan tidak serta merta menjadi dasar memberhentikan 75 pegawai KPK. Hal ini, serupa dengan pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu.

"Terhadap pegawai KPK yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan," jelasnya.

Berita Lainnya