Fitra soroti DPR pilih mayoritas anggota BPK politisi

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menanggapi terpilihnya lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan DPR untuk masa jabatan 2019-2024.

Manager Advokasi Seknas Fitra, Ervyn Kaffah, mengatakan terpilihnya lima anggota BPK dalam waktu yang hampir bersamaan dengan penetapan anggota BPK sebagai tersangka terkait suap sistem penyediaan air minum (SPAM) menunjukkan bahwa ada tugas besar sedang menanti para anggota baru terpilih ini. 

"Para pimpinan BPK terpilih punya tugas yang besar sekaligus beban berat untuk memperkuat upaya-upaya memperbaiki citra institusi di mata publik luas. Ini adalah hal substansial yang selalu kami berikan penekanan sepanjang proses rekrutmen anggota BPK yang telah berlangsung, yang hemat kami masih sangat tertutup," kata Ervyn Kaffah dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id, Jakarta, Rabu (25/9).

Menurutnya, tugas tersebut terbilang berat karena memori kolektif publik merekam soal lemahnya integritas institusi akibat sejumlah kasus yang pernah menyeret BPK, terutama yang menyeret para pimpinannya.

Di sisi lain, beban berat juga disebabkan mayoritas pimpinan BPK terpilih merupakan berasal dari partai politik yang sebelumnya pernah menjabat anggota DPR.

"Karena sebelum ini muncul keraguan terhadap calon bersangkutan yang kini terpilih, disebabkan besarnya potensi conflict interest mereka jika terpilih sebagai anggota BPK. Sementara seorang anggota terpilih lainnya berasal dari pejabat karir internal BPK," ujarnya.

Berdasarkan catatan Seknas Fitra, bekenaan dengan integritas, baik pada level pimpinan, maupun auditor adalah isu negatif yang sering menghinggapi BPK selama beberapa tahun terakhir. 

Sejak 2014-2017, setidaknya ada delapan kasus yang melibatkan anggota, auditor, dan staf BPK. Di antaranya, tiga kasus dugaan pelanggaran kode etik BPK yang dilakukan oleh Ali Masykur Musa selaku anggota BPK tahun 2015, Efdinal Kepala BPK perwakilan Jakarta sekaligus auditor pada tahun 2015, dan Harry Azhar Azis ketua dan anggota BPK, pada tahun 2016 yang kini terpilih kembali.

Sementara itu lima anggota BPK yang dipilih oleh DPR untuk menjabat pada periode 2019-2024 adalah Pius Lustrilanang yang tak lain adalah politisi Gerindra, kader PDI Perjuangan Daniel L. Tobing, Hendra Susanto Kepala auditor BPK-RI, Achsanul Qosasih selaku petahana dan juga kader Partai Demokrat, serta Harry Azhar Azis yang juga petahana dari Partai Golkar.