sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Forum Masyarakat Anti Korupsi desak Jokowi reshuffle menteri bermasalah

Kinerja para menteri Jokowi di sektor ekonomi dinilai terbukti telah gagal.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Selasa, 14 Jun 2022 18:38 WIB
Forum Masyarakat Anti Korupsi desak Jokowi reshuffle menteri bermasalah

Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) kembali mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle ke para menterinya yang bermasalah. Koordinator Formasi, Insan Enggala menyatakan, kinerja para menteri Jokowi di sektor ekonomi terbukti telah gagal, terutama dalam melakukan stabilisasi harga minyak goreng dan rantai pasokannya.

"Tidak hanya itu, di tengah kinerja yang seperti ini, ada juga diduga telah melakukan perbuatan amoral terhadap istri orang lain dan berujung pada teror, ancaman serta pemukulan atau premanisme. Sudah sepatutnya Presiden Jokowi untuk segera memecat pembantunya yang bermasalah itu," ujar Insan dalam keterangan pers, usai aksi demonstrasi di Patung Kuda, Selasa (14/6).

Menurut Insan, Jokowi tak boleh luput dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pihaknya menduga di BPDPKS ada menteri dari kabinet ini yang memiliki kuasa besar dalam mengatur puluhan triliun rupiah dana pungutan sawit. 

"Dengan dalih subsidi biodiesel, ratusan triliun duit BPDPKS justru diguyur ke perusahaan produsen kelapa sawit. Namun faktanya program biodiesel hanya isapan jempol semata. Di sisi lain, Presiden justru dikhianati oleh bawahannya dengan membiarkan harga minyak goreng jadi mahal dan menyulitkan rakyat dengan bersekongkol dengan perusahaan produsen kelapa sawit," tegas Insan. 

Sponsored

Sementara, lanjut Insan, petani sawit rakyat tetap sengsara dan harus mengeluarkan modal sendiri untuk melakukan peremajaan kebun sawit mereka. "Petani sawit rakyat hanya ditetesi duit Rp7,6 triliun sementara pendapatan BPDPKS mencapai ratusan triliun lebih. Ini harus dibongkar hingga pada level Ketua Komite Pengarah BPDPKS," tegas dia. 

Insan juga meminta agar Kejaksaan Agung (Kejagung) segera memanggil dan memeriksa para pejabat bahkan selevel menteri yang diduga menjadi biang keladi kelangkaan minyak goreng di Tanah Air. 

"Kami sangat mengapresiasi kinerja Kejagung RI yang telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam kasus ekspor CPO. Oleh karena itu kami mendesak agar Kejagung tidak berdiam diri dengan segera memanggil dan memeriksa Airlangga sebagai Ketua Komite Pengarah BPDPKS," pungkas Ihsan.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid