Fraksi Demokrat DPR masuk Panja Jiwasraya

Fraksi Partai Demokrat DPR tampak mulai melunak terkait perdebatan instrumen untuk mengusut kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Apakah panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus).

Itu tecermin dari sikap "partai bintang mercy" yang menyetorkan tiga kadernya sebagai anggota Panja Jiwasraya. "Seperti Mulyadi, Benny K. Harman, dan saya sendiri," ujar Sekretaris DPP Demokrat, Hinca Panjaitan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/2).

Demokrat sebelumnya mendesak DPR membentuk pansus. Usulan serupa diutarakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalihnya, agar proses berjalan objektif serta memberikan solusi komprehensif dan tuntas.

Bagai punguk merindukan bulan. Permintaan Demokrat tak terkabul. Lantaran Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR pada 20 Januari memutuskan, pembentukan panja. Keputusan Komisi VI dan XI pun "senada".

Hinca menerangkan, Demokrat tetap mengutus kader-kadernya karena ingin penegakan hukum sesuai koridor. Sebelum panja dibentuk, pengusutan telah dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Panja Jiwasraya rencananya disahkan Selasa (4/2). Termasuk struktur, mekanisme kerja, dan jadwal kegiatan. "Besok, itu diketok. Besok, langsung jalan," kata Hinca.

Panja di setiap alat kelengkapan dewan (AKD) bakal mengawal kelanjutan perkara Jiwasraya. Sesuai bidangnya masing-masing. Komisi III fokus proses kasus.

Sedangkan Komisi VI, dalam konteks badan usaha milik negara (BUMN). Sementara Komisi XI, mengawal penyelesaian keuangan.

Di sisi lain, Kejagung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus itu. Tiga di antaranya, mantan pimpinan Jiwasraya. Bekas Direktur Utama, Hendrisman Rahim; eks Direktur Keuangan, Harry Prasetyo; dan mantan Kepala Divisi Investasi, Syahmirwan.

Dua tersangka lainnya dari swasta. Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat dan Komisaris Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro.

Kelimanya ditahan di sejak Selasa (14/1). Benny di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Heru dan Harry di Rutan Salemba Cabang Kejagung dan Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel), Hendrisman di Pomdam Jaya Guntur, serta Syahmirwan di Rutan Cipinang.

Dalam perkembangannya, Kejagung menyita berbagai aset para tersangka. Seperti sertifikat tanah, kendaraan mewah, deposito, dan rekening.