Fraksi Demokrat DPR: Otsus Papua tidak memiliki roh

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Willem Wandik, menilai, Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua tidak mempunyai marwah. Padahal, ditujukan sebagai solusi memajukan "Bumi Cenderawasih".

"Dalam perjalanannya selama 21 tahun, Otsus versi 21 tahun 2001 ini tidak memiliki roh, tidak bernyawa, tidak memiliki marwah," ujarnya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, dan disiarkan secara daring, Rabu (10/2).

Karenanya, Willem meminta pembahasan revisi UU Otsus Papua dilakukan secara komprehensif meskipun atas inisiatif pemerintah. "Karena kami hadir bernegara bersama Republik Indonesia itu juga karena peristiwa, ada historis yang saling terkait."

"Oleh karena itu, pembahasan Otsus Papua harus dijadikan sebagai resolusi ketenaganegaraan, tidak bisa secara parsial. Kita cukup memiliki waktu selama 3 tahun ke depan," tegas Willem.

Dalam paripurna tersebut, DPR menyepakati susunan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan UU (RUU) Otsus Papua.

"Apakah susunan keanggotaan pansus tersebut dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR, Ahmad Sufmi Dasco, saat memimpin rapat. "Setuju," sahut kompak anggota dewan.

Adapun kepengurusan Pansus RUU Otsus Papua, yakni Lodewijk F Paulus, Hanan A Rozak, Agun Gunandjar Sudarsa, dan Trifena M. Tinal dari Fraksi Partai Golkar serta Habiburokhman, Romi HR Muhammad Syafi'i, Sodik Mudjahid, dan Yan Permenas Mandenas mewakili Fraksi Gerindra.

Kemudian Marthen Douw, Yanuar Prihatin, dan Heru Widodo dari Fraksi PKB; Anwar Hafid, Willem Wandik, dan Vera Febyanthy asal Fraksi Demokrat; A. Junaidi Auly, Rofik Hananto, dan Teddy Setiadi mewakili Fraksi PKS; Nazaruddin Dek Gam, dan Gusoardi Gaus representasi Fraksi PAN; serta Fraksi PPP mendelegasikan Nurhayati.