Fraksi PSI DPRD DKI: Progres naturalisasi sungai masih 0%

Fraksi PSI DPRD DKI berikan catatan buruk terhadap kinerja Gubernur Jakarta Anies Baswedan selama tiga tahun memimpin ibu kota. Terutama, untuk program pananganan banjir. 

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad mengatakan, hingga kini program naturalisasi yang diunggulkan Anies belum terlihat nyata membantu mengatasi banjir. Bahkan, sampai saat ini belum berjalan.

Padahal, saat kampanye Pemilihan Gubernur DKI 2017, Anies mengagungkan gagasan naturalisasi yang dianggap sebagai solusi ideal untuk menyelesaikan masalah banjir. "Bisa dikatakan bahwa progres naturalisasi sungai masih 0%," kata Idris di Jakarta, Jumat (16/10).

Idris juga mengomentari, Gubernur Anies mengenai pembohongan publik. Pangkalnya, ada perbedaan konsep program naturalisasi sungai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Misalnya, yang terbaru saat rapat pembahasan penanganan banjir bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil pada 7 Juli 2020, Anies menjelaskan, program naturalisasi berarti mengganti dinding sungai dari beton menjadi kawasan hijau untuk melindungi ekosistem.

Kemudian, di akun instagram Anies pada 26 September 2020, ia memamerkan hasil naturalisasi sungai di Kanal Banjir Barat (KBB) segmen Sudirman-Karet. Namun, royek ini berbeda dengan konsep yang dipaparkan.

"Proyek di KBB tersebut berupa beton untuk tempat nongkrong dan spot selfie. Sama sekali tidak ditemukan aspek pencegahan banjir dan perlindungan ekosistem di situ," tuturnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI itu berharap, agar Anies bersikap jujur dalam menyampaikan informasi kepada publik.