sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ganjil genap bikin semrawut

Kebijakan perluasan ganjil genap dengan sanksi tilang masih menyisakan masalah.

Akbar Persada
Akbar Persada Selasa, 07 Agst 2018 05:05 WIB
Ganjil genap bikin semrawut

Kebijakan perluasan ganjil genap dengan sanksi tilang masih menyisakan masalah. Mulai dari dampak kemacetan yang terjadi di jalur alternatif Ibukota, hingga kekecewaan warga.

Berdasarkan catatan kepolisian yang dilansir Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, sebanyak 1.102 pengendara ditilang lantaran tak mematuhi kebijakan ganjil genap pelat kendaraan. Masing-masing pelanggar dikenakan denda maksimal Rp500.000.

Lantaran denda besar itu, sejumlah warga mengaku kecewa. Bahkan, salah satu pengendara sempat melampiaskan amuknya kepada petugas seperti yang terjadi di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Jumat pekan lalu.

Amukan pengendara tersebut viral di media sosial karena tak terima sanksi tilang yang diberikan petugas. Menurutnya, perluasan ganjil genap masih kurang sosialisasi sehingga tak banyak pengendara yang mengetahui kebijakan tersebut, termasuk dirinya.

"Masa saya harus nonton televisi terus? Kapan kerjanya? Kasihlah selebaran ke setiap mobil. Gitu, lho! Kalau kita nonton televisi terus, kerjanya kapan?," ungkap pengendara itu dengan nada tinggi kepada petugas.

Kekecewaan serupa disampaikan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea lewat akun instagramnya @hotmanparisofficial. Menurutnya, ganjil genap yang diterapkan setiap hari dari Senin hingga Minggu tak logis diberlakukan. Sebab, pada akhir pekan, banyak warga Jakarta yang hendak melaksanakan ibadah dengan membawa banyak sanak saudara.

"Kan tidak semua orang, orang kaya punya dua mobil. Lagi pula hari Minggu itu kan jalanan sepi, kenapa harus dilarang? Dan masyarakat kenapa pakai mobil? Dia kan sudah bayar pajak. Pajaknya begitu tinggi dan Pemda DKI juga dapat. Tolong Sabtu Minggu jangan diterapkan ganjil-genap, itu sangat membebani rakyat. Salam untuk sahabat saya, terutama Wakil Gubernur DKI" kata Hotman.

Wagub Sandiaga Uno menilai wajar keluhan Hotman Paris. Hanya saja ia memastikan tak lama lagi Pemprov DKI akan mengoperasikan Light Rail Transit (LRT) rute Velodrome-Kelapa Gading yang dianggapnya sebagai solusi untuk warga yang terdampak kebijakan ganjil genap.

Sponsored

"Saya terima masukannya, dan sebetulnya bukan Pak Hotman saja, tapi banyak sekali masyarakat yang mengeluh," ungkap Sandi di Balai Kota Jakarta, Senin (6/8).

Peta perluasan kebijakan lalu lintas ganjil genap pelat kendaraan selama Asian Games. 

Edukasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menginginkan perluasan ganjil genap yang diterapkan menjelang Asian Games dimanfaatkan warga untuk membiasakan diri memanfaatkan transportasi umum dalam beraktifitas.

Pasalnya, selain perluasan ganjil genap, pada tahun 2019, Pemprov DKI menargetkan pengoperasian pembatasan kendaraan dengan electronic road pricing (ERP) atau penerapan jalan berbayar. Dengan kebijakan itu, ruang gerak warga untuk menggunakan kendaraan pribadi semakin sempit.

Meski demikian, Sandi berjanji  penerapan ERP akan dibarengi dengan pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) rute Lebak Bulus-Bundaran HI.

"Jadi sementara ini kita sama-sama patuhi ganjil genap untuk Asian Games," terangnya.

Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menilai, Pemprov DKI perlu menyiapkan sejumlah skenario agar kebijakan perluasan ganjil genap berjalan optimal dan kebutuhan perjalanan warga terpenuhi secara baik.

Antara lain, disebutkannya, DKI harus menampung perpindahan pengguna mobil pribadi ke transportasi massal dengan akses layanan yang aman dan nyaman. Ia juga menyarankan agar PT Transjakarta membuat terobosan yang dapat menarik kesadaran warga untuk menggunakan layanannya.

"Bahkan, kalau perlu gratiskan layanan bagi para pengguna di seluruh koridor atau trayek Transjakarta," ungkapnya kepada Alinea.id belum lama ini.

Selain itu, Tigor juga menilai DKI perlu memaksimalkan kapasitas jalan Ibukota agar bisa menjadi alternatif dari ruas jalan yang terdampak perluasan ganjil genap. Memaksimalkan kapasitas jalan dapat dilakukan dengan menghapuskan parkir dari semua badan jalan serta menaikan tarif parkir setidaknya 300%. 

"Terus terang menyulitkan sarana parkir bagi kendaraan pribadi ini perlu dilakukan agar para pengguna mobil pribadi menjadi tidak nyaman menggunakan mobilnya dan berpindah ke angkutan umum massal seperti Transjakarta," tandasnya.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid