Gerindra: naturalisasi dan normalisasi sungai tak perlu diperdebatkan

Normalisasi dan naturalisasi dianggap bisa dilakukan untuk menangkal banjir di ibu kota. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan kedua konsep tersebut.

Dia berharap agar kedua pihak juga tidak memperdebatkan konsep dan fokus pada jalan keluar yakni mengatasi masalah banjir Jakarta.

"Pak Gubernur katanya ingin naturalisasi dengan konsep PUPR yang normalisasi. Itu tak boleh dibenturkan dalam pandangan kami. justru dua-duanya dapat dilaksanakan," kata Taufik, dalam diskusi bertajuk "Banjir dan Managemen Bencana," di Kawasan Jakarta Timur, Sabtu (18/1) malam.

Taufik mengakui, Pemprov DKI Jakarta bersikukuh untuk menerapkan konsep naturalisasi untuk mencegah banjir. Sementara Kementrian PUPR, memandang konsep normalisasi salah satu cara yang efektif untuk atasi banjir.

"Kami minta dua konsep itu tidak diperdebatkan. Semoga (dua konsep) ini dapat mengubah Jakarta sebelum Jakarta lepas ibu kotanya," tutur dia.

Adapun penyebab banjir menurut Taufik, bisa datang dari kali atau limpahan dari hulu. Namun, ada pula banjir yang disebabkan oleh tingginya curah hujan. Karenanya, ia meminta Pemprov untuk menambah sodetan.

"Gorong-gorong yang diameternya kecil, itu ya di besarin, kemudian bioporinya diperbanyak, sumur resapan diperbanyak. Saya kira, kalau itu dilaksanakan Insyaallah ke depan kita bebas banjir," jelasnya.

Ke depan, Taufik mengajak seluruh pihak terkait untuk duduk bersama dan berkomitmen menuntaskan persoalan banjir ibukota. Bukan hanya pemerintah pusat, melainkan Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bogor, Tangerang, dan Bekasi. 

"Kalau kita bersinergi, saya kira problem (banjir) ibu kota bisa terselesaikan. Mari duduk bareng Bogor, Tangsel, Bekasi, PUPR juga," katanya.