Gerindra: Tegas tidak harus perang

Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengenai kalaim Cina atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara menuai kritik. Menhan, Prabowo dianggap lembek dalam menyikapi isu tersebut.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menegaskan ketua umumnya itu tidaklah keliru. Dikatakan Ferry, maksud dari pernyataan Prabowo adalah mengedepankan pendekatan diplomasi.

"Jadi yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan jalur diplomasi. Tidak ujug-ujug perang. Kan tidak mungkin," katanya saat dihubungi wartawan, Senin (6/1).

Ferry menerangkan, upaya diplomasi merupakan langkah dalam permasalahan antarnegara. Oleh karena itu, ia membantah bahwa pernyataan Prabowo tidaklah tegas.

Bagi Ferry, ketegasan tidak harus disimbolkan dengan pendekatan militeristik atau perperangan. Maka dari itu, upaya diplomasi perlu didorong.

"Kan tegas tidak selalu perang. Ketika ada sengketa seperti Natuna, ada jalur diplomasinya. Ya menurut saya seperti itu sambil memperkuat angkatan laut untuk menjaga wilayah Indonesia," kata Ferry.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan akan menyelesaikan baik-baik ihwal ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Cina di perairan Natuna Utara. Pemerintah, kata dia juga tengah mencari solusi paling damai untuk menyelesaikan masalah tersebut karena Cina merupakan negara sahabat.

Pernyataan Prabowo ini kemudian dikritik keras oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, sebagai Menhan Prabowo harusnya tidak boleh menganggap isu kedaulatan seperti di Natuna sebagai isu enteng.

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, Pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," tutup Kholid.