sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pengunduran diri pejabat DKI redam kegaduhan publik

DPRD berjanji akan terus menyisir anggaran yang diusulkan.

Eka Setiyaningsih
Eka Setiyaningsih Minggu, 03 Nov 2019 11:52 WIB
Pengunduran diri pejabat DKI redam kegaduhan publik

Pengunduran diri dua pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, setelah mencuatnya nilai fantastis rancangan anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) diapresiasi sebagi bentuk tanggung jawab. 

Wakil Sekretaris I Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menilai, pengunduran diri dua pejabat Pemprov DKI pada Kamis (31/10) lalu dan Jumat (1/11) merupakan bentuk tanggung jawab atas kekeliruan yang dilakukannya.

Menurut Inggard, sikap kedua kepala SKPD DKI yang mengundurkan diri tersebut merupakan langkah yang tepat. 

"Suatu kehormatan, ke depan supaya orang yang bersalah ataupun teledor, dirinya harus mengambil risikonya. Sebagai seorang yang gentleman, mengerti akan keteledorannya dan tidak perlu ditegur lagi, sebagai rasa malu maka dia mengundurkan diri," kata Inggard kepada Alinea.id pada Minggu (3/11).

Meski begitu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI berjanji akan terus menyisir setiap anggaran yang diusulkan oleh eksekutif. 

"Akan diselidiki, sebenarnya ini siapa yang memasukkan, karena kelihatan di e-budgeting. Apakah yang memasukkan Bappedanya sendiri, atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaannya, atau Dinas Pendidikannya," kata Inggard.

Selain itu, ia juga meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat menindaklanjuti anak buahnya yang melakukan kekeliruan.

Seperti diketahui, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mundur dari jabatannya pada Jumat lalu. Sehari sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Edy Junaidi juga mengundurkan diri.

Sponsored

Keduanya mundur di tengah sorotan publik terkait rancangan KUA-PPAS DKI 2020. Banyak usulan anggaran dalam KUA-PPAS DKI 2020 itu yang dinilai tidak masuk akal.

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai mundurnya Edy dan Mahendra sebagai bentuk tanggung jawab moral karena salah mencatat.

"Mengundurkan diri cara yang terbaik," ucap Adi kepada Alinea.id.

Menurutnya, pengunduran diri tersebut merupakan langkah yang baik karena ada perasaan sadar diri untuk mengakui kesalahan. Selain itu, untuk meredam atau mengurangi tensi kegaduhan di publik atas kejanggalan yang ada dalam rancangan anggaran 2020 itu.

"Mungkin ingin mengurangi tensi kegaduhan. Supaya Pak Anies membenahi carut marut bawahannya yang salah catat," kata dia.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid