Golkar minta Nadiem Makarim tingkatkan kualitas guru

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Puteri Anetta Komaruddin berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meningkatkan kualitas guru untuk menjawabi tantangan era industri 4.0.

Puteri menyatakan hal ini menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membebaskan Nadiem untuk mengelola kurikulum. Menurut Puteri, momen itu harus dimanfaatkan Nadiem untuk merealisasikan janjinya dalam pidato Hari Guru Nasional pada 25 November lalu.

"Selain mereformasi kurikulum, tapi juga kualitas guru untuk bisa lebih ditingkatkan lagi. Agar penyampaian ilmu ini akan lebih sesuai. Jadi ibarat punya laptop, kalau software-nya tidak sesuai maka tak bisa bekerja. Begitu juga dengan sistem pendidikan kita," kata Puteri usai menggelar diskusi di Ground 57 Coffee, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/11).

Dalam diskusi, Putri mengaku mendapat banyak masukan dari beberapa praktisi pendidikan seperti Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriawan Salim dan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jejen Musfah.

"Jadi menurut teman-teman ini, perlu perbaikan dalam regulasi pendidikan kita terutama untuk regulasi yang menghalangi guru memperoleh sertifikasi," ujarnya.

Puteri mengatakan, diskusi ini merupakan tanggapan Fraksi Golkar terhadap pidato Nadiem. Rekomendasi dari para praktisi ini kemudian dibahas dalam Musyawarah Nasional Golkar awal Desember 2019 nanti. Selanjutnya, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi Golkar dalam mendorong pendidikan di Tanah Air.

Sebelumya, Wakil Sekretaris Jenderal Serikat Guru Indonesia Satriwan Salim mengatakan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat peringatan Hari Guru Nasional suatu hal yang mustahil tanpa melakuan terobosan-terobosan baru di dunia pendidikan.

Secara khusus, Satriwan menilai negara belum sepenuhnya bertangung jawab terhadap kesejahteraan guru, terutama guru honorer.

"Semilenial apa pun umurnya tanpa kebijakan milenial percuma," kata Satriwan.

Menurut Satriwan, jumlah guru di Indonesia mencapai 1,3 juta orang di mana separuhnya merupakan guru honorer. Selama ini, kata dia, gaji guru honorer terutama di daerah tergantung APBD.

Satriwan mendukung Nadiem untuk melakuan debirokratisasi dan deregulasi terhadap aturan yang memberatkan guru.