Golkar nonaktifkan Neneng dari kepengurusan

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin diberikan saksi tegas yaitu berupa dinon-aktifkan dari kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar). Pemberhentian tersebut karena, bupati juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bekasi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena diduga terlibat kasus suap Meikarta.  

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media & Penggalangan Opini Tb Ace Hasan Syadzily, menjelaskan, pemberian sanksi tersebut sesuai dengan 'pakta integritas' yang telah ditandatangani para Kepala Daerah yang berasal dari kader Partai Golkar. 

Penandatanganan pakta integritas itu dilakukan pada 2 Februari 2018 di Jakarta yang menyatakan, jika terlibat dalam kasus korupsi maka akan diberikan sanksi tegas. 

Ace juga menegaskan partainya merasa sangat prihatin atas ditetapkannya Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka dalam dugaan keterlibatan suap proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. 

"Kami minta kepada yang bersangkutan untuk korporatif kepada KPK dalam menjalani proses hukum tersebut," katanya kepada Alinea.id, melalui pesan singkatnya, Selasa (16/10). 

Anggota DPR RI Komisi VIII dari fraksi Golkar itu pun mengingatkan kepada seluruh kader Partai Golkar agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. 

"Partai Golkar kembali mengingatkan kepada seluruh kader Partai Golkar, terutama para Kepala Daerah dan para anggota FPG DPR RI/DPRD Prov & Kab/Kota, untuk tidak melalukan tindakan yang melanggar hukum," sebutnya. 

Seperti halnya, melakukan tindakan korupsi yang dapat merusak citra Partai Golkar dan merusak kepercayaan rakyat dalam menghadapi Pemilu 2019 yang sudah di depan mata.