Gubernur Lemhanas minta pemerintah antisipasi stunting

Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengingatkan agar pemerintah mengantisipasi stunting atau kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama akibat resesi ekonomi.

"Di bidang kesehatan, pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah mesti mengantisipasi stunting dan kurang gizi pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa akibat resesi ekonomi,” ujar Agus Widjojo dalam konferensi pers virtual, Selasa (22/12).

Para pemangku kepentingan, kata dia, perlu memprioritaskan pemberian bergizi dan protein yang cukup untuk ibu hamil dan janinnya. Juga memenuhi gizi anak-anak dari bayi sampai usia 12 tahun.

“Mereka yang pernah mengalami kelaparan, kurang gizi dan stunting sewaktu janin dan masa pertumbuhan akan sulit mencapai potensi manusia unggul. Mereka akan tercecer di di era revolusi industri 4.0 dan persaingan sengit antar-bangsa,” tutur Agus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap peningkatan angka stunting.

Apalagi, kata dia, daya beli warga miskin terhadap pangan yang bergizi mengalami penurunan seiring sejalan dengan penghasilan terseok-seok pandemi Covid-19.

Menurut Muhadjir, pandemi Covid-19 menyebabkan tertunda dan terhentinya pelaksanaan pelayanan di pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

"Tertunda dan terhentinya posyandu dan puskesmas terutama untuk pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian imunisasi, dan pelaksanaan kelas ibu hamil, hal ini berpengaruh langsung pada menurunnya kualitas kesehatan kelompok berisiko tinggi dan tidak tercapainya target kinerja tahun 2020," ujar Muhadjir dalam diskusi virtual, Senin (14/12).

Pandemi Covid-19 semakin menambah tantangan ketercapaian target penurunan stunting pada 2024. Berdasarkan, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, target penurunan stunting pada 2024 adalah 14%.

Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, upaya percepatan penurunan angka stunting telah dilakukan. Pada 2013, angka stunting di Indonesia sebesar 37,2%, kemudian menurun menjadi 30,8% pada 2018 dan 27,67% pada 2019.

Langkah percepatan penanganan stunting juga dilakukan dengan mengupayakan penurunan pada 10 provinsi prioritas dengan prevalensi tertinggi. Yaitu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.