Hadapi Covid-19, Indonesia jalin kerja sama dengan 120 pihak

Indonesia telah menjalin kerja sama dengan 120 pihak dalam menghadapi pandemi coronavirus baru (Covid-19). Mereka terdiri dari 11 negara, 12 organisasi internasional, dan 97 lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kerja sama tersebut, sambung Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, merupakan bagian dari diplomasi Indonesia dalam upaya membantu pemerintah mengatasi pandemi.

"Diplomasi Indonesia tidak saja diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek, namun juga untuk kepentingan jangka panjang yang lebih strategis, termasuk penguatan health security dan kemandirian kesehatan nasional," sebutnya dalam pengarahan media secara virtual, Kamis (22/10).

Pada awal pandemi, Retno mengatakan, diplomasi difokuskan membantu pemenuhan kebutuhan alat diagnosis dan terapi, antara lain kerja sama produksi bersama untuk melancarkan rantai pasok alat pelindung diri (APD) dan jubah operasi.

"Khusus mengenai APD, para diplomat Indonesia juga mengawal langsung sertifikasi bahan baku APD buatan Indonesia, sehingga memperoleh sertifikasi ISO 16603 dan ISO 16604," jelasnya.

Sementara itu, pemenuhan kebutuhan bahan baku obat terapi mencakup Hydroxichloroquine, Hydroxichloroquine Chloroquine Phospate, Oseltamivir Phospate, dan pengadaan obat terapi Avigan.

Ada pula kerja sama alat penampisan diagnosis Covid-19 dengan menggunakan teknologi laser. Juga setidaknya terdapat pengadaan 1.900 ventilator melalui dukungan dan fasilitasi internasional.

Mengenai vaksin, Retno menyatakan, tugas utama diplomasi membuka jalan dan akses terhadap komitmen penyediaannya, baik dari jalur bilateral maupun multilateral.

"Tugas diplomasi vaksin ini dijalankan tidak saja untuk membuka akses pemenuhan kebutuhan jangka pendek atas vaksin bagi masyarakat Indonesia, namun juga untuk memberikan dukungan terhadap vaksin melalui jalur multilateralisme," ungkap Menlu Retno.

Dia memaparkan, sejumlah komitmen penyediaan vaksin untuk 2020 sampai 2021 telah diperoleh Indonesia. Namun, detail pelaksanaan vaksinasi dan diskusi teknis tentang vaksin dan lainnya menjadi kewenangan kementerian/lembaga yang memiliki otoritas di bidang tersebut.

Selain upaya membuka akses pemenuhan dalam negeri, diplomasi juga digerakkan untuk mendukung vaksin multilateral. Fasilitasi kerja sama antara PT Bio Farma (Persero) dengan Coalition for Epidemic Preparedness Initiative (CEPI) telah berlangsung, termasuk keinginan menjadi salah satu pihak manufaktur vaksin global.

"Hasil due diligence yang dilakukan oleh CEPI terhadap Bio Farma menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan demikian, ke depan, Indonesia dapat menjadi salah satu manufaktur vaksin global," ujar dia.