sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Harapan Jakarta memutus mata rantai penularan Covid-19

Setiap hari jumlah orang yang positif coronavirus di Jakarta selalu meningkat. Langkah apa yang perlu dilakukan memutus penularan ini?

Robertus Rony Setiawan
Robertus Rony Setiawan Jumat, 27 Mar 2020 06:30 WIB
Harapan Jakarta memutus mata rantai penularan Covid-19
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1986
Dirawat 1671
Meninggal 181
Sembuh 134

Belakangan ini, Heni Susanti merasa khawatir dengan masifnya penularan coronavirus jenis baru atau Covid-19 di Jakarta. Ibu rumah tangga yang tinggal di Kemanggisan, Jakarta Barat itu kerap mewanti-wanti dua putranya untuk rajin mencuci tangan. Kekhawatiran Heni cukup beralasan.

“Ada informasi seorang mahasiswa kampus dekat sini positif corona,” kata Heni saat ditemui reporter Alinea.id di kediamannya, Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu (24/3).

Heni semakin waswas, penularan coronavirus akan meningkat di lingkungan tempatnya tinggal karena masih banyak warga yang tak patuh imbauan untuk tetap tinggal di rumah.

“Orang-orang di sini masih banyak yang keluar rumah,” katanya.

Kekhawatiran serupa dirasakan Anggi Akbar. Masalah lainnya, menimpa dia. Sejak lima hari lalu, pekerja di salah satu toko pakaian di pusat perbelanjaan ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat itu diliburkan pemilik toko.

Ditutupnya toko untuk sementara, membuat Anggi tak dapat gaji. Kini, ia menggantungkan hidup dari uang sisa tabungan.

“Enggak tahu berapa hari, cuma diminta enggak usah masuk dulu,” ujar Anggi saat ditemui di Pasar Bunga Rawa Belong, Jakarta Barat, Selasa (24/3).

Ia mengatakan, sebagian besar toko di ITC Cempaka Mas sudah tutup sejak seminggu lalu. Anggi pun berusaha mengikuti imbauan itu dan mengurangi kegiatan di luar rumah.

Sponsored

Usaha pemerintah

Jumlah orang yang tertular coronavirus di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Dari data worldometers.info tercatat, per 26 Maret 2020 ada 893 orang positif Covid-19. Sebanyak 35 orang sembuh dan 78 lainnya meninggal dunia.

Sejauh ini, penyebaran Covid-19 sudah ada di 27 provinsi. Jakarta menjadi wilayah penularan paling banyak.

Dari data corona.jakarta.go.ig, per 26 Maret 2020 tercatat jumlah orang yang terjangkit coronavirus sebanyak 515. Dari jumlah tersebut, 27 orang sembuh dan 49 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Belum ada tren penurunan kasus di Jakarta, yang ada setiap hari semakin meningkat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, jumlah warga Jakarta yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) per 24 Maret 2020 nyaris 2.000. Terhitung sejak awal Maret 2020, total ODP di Jakarta sebanyak 1.730 orang.

“Rinciannya, 444 orang masih dipantau, sedangkan 1.286 sudah selesai dipantau,” kata Widyastuti dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/3).

Sementara itu, menurut Widyastuti, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 800 orang, dengan 529 di antaranya masih dirawat di rumah sakit.

Pemprov DKI Jakarta bukan tanpa usaha memutus mata rantai penularan coronavirus. Berkali-kali, Gubernur Anies Baswedan rajin menggelar konferensi pers terkait hal ini. Ia pun mengeluarkan aneka kebijakan.

Pada 14 Maret 2020, Anies mengimbau warga Jakarta untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Ia pun mengeluarkan kebijakan aktivitas belajar dan bekerja dari rumah masing-masing selama 14 hari. Bahkan, imbauan bekerja di rumah diperpanjang hingga 2 April 2020.

Selain itu, ia mengeluarkan kebijakan menutup sementara 17 tempat rekreasi di wilayah Jakarta. Kebijakan yang kontroversial adalah pembatasan jam operasional dan jumlah penumpang Moda Raya Terpadu, Lintas Rel Terpadu (LRT), dan Transjakarta selama 14 hari, sejak 16 Maret 2020.

Namun, kebijakan ini justru menimbulkan penumpukan penumpang. Sehari kemudian, kebijakan ini dicabut.

Upaya lainnya, kata Widyastuti, Dinas Kesehatan DKI berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 akan menerapkan rapid test (tes cepat). Namun, karena alatnya yang masih terbatas, rapid test hanya diprioritaskan bagi ODP dan orang-orang yang pernah kontak dengan mereka.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga Kepala BNPB Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Jakarta, Rabu (18/3/2020). Foto Antara/Dewanto Samodro.

“Selain itu, rapid test kita akan dibagikan ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas untuk petugas kesehatan yang cukup rentan tertular dari penderita,” tuturnya.

Saat ini, kata dia, jumlah alat rapid test hanya ada 100.000. Wilayah Jakarta Selatan menjadi daerah yang diprioritaskan.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto kembali menegaskan pentingnya isolasi diri untuk mencegah penularan coronavirus. Masyarakat juga diimbau menjaga jarak fisik dalam berkomunikasi secara sosial.

“Inilah (cara isolasi diri) pencegahan dan pemutusan rantai penularan Covid-19 yang paling baik,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (24/3).

Selain itu, Yuri mengingatkan akan disiagakan aparat keamanan, yang berpatroli di jam-jam tertentu pada malam hari untuk menegur warga yang masih berkerumun.

Yuri pun menegaskan, keberadaan rumah sakit darurat seperti Wisma Atlet, Kemayoran, akan mengurangi beban penanganan pasien di rumah sakit rujukan. Rumah sakit darurat di Wisma Atlet, sebut Yuri, hanya untuk pasien dengan keluhan ringan.

“Keberadaan rumah sakit Wisma Atlet menjadi barrier awal sebelum dirawat lebih intensif, supaya tidak semua kasus masuk ke rumah-rumah sakit rujukan,” ucap Yuri.

“Bagi kasus-kasus pasien dengan kondisi keluhan gejala sakit sedang hingga berat yang membutuhkan perawatan spesifik dan intensif dapat dirujuk ke RSPI (Sulianti Saroso), Persahabatan, dan rumah sakit rujukan lainnya.”

Di sisi lain, Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Mohammad Syahril Syahril mengatakan, rumah sakitnya selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI dan rumah sakit-rumah sakit rujukan lain dalam penanganan pasien Covid-19. Koordinasi ini turut dipandu Kemeterian Kesehatan (Kemenkes), terkait penerimaan pasien.

“Sehingga dengan koordinasi ini, kita dapat menerima dan melakukan rujukan pasien antarsesama rumah sakit,” kata Syahril dalam tanya-jawab dengan pers via daring, Selasa (24/3).

Secara khusus, kerja sama RSPI Sulianti Saroso dengan Dinas Kesehatan DKI, kata dia, dimaksudkan meningkatkan proses pelacakan orang-orang yang berkontak dengan pasien Covid-19 di RSPI Sulianti Saroso.

Warga abai dan kebijakan yang pas

Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Nadia Yovani mengkritik kebijakan rapid test, yang menurutnya cuma strategi jangka pendek dan tidak mendesak karena hanya mendeteksi.

“Kita perlu memikirkan skenario terburuk untuk membangun suatu perubahan yang lebih baik,” tuturnya saat dihubungi, Selasa (24/3).

Menurutnya, kesadaran warga untuk waspada Covid-19 masih rendah. Ia menilai, perilaku warga Jakarta kelas menengah ke atas masih abai menghindari risiko penularan. Ia mencontohkan, masih banyak warga yang tak patuh menjaga jarak fisik dan kebiasaan berkumpul.

“Di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat misalnya, bertebaran kafe yang menjanjikan kenyamanan untuk bertemu dan bercengkerama. Kondisi ini diperparah pola pikir yang abai terhadap risiko bencana,” tutur Nadia.

  Calon penumpang antre menunggu bus TransJakarta di Halte Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2020). Foto Antara/Nova Wahyudi.

Nadia setuju dilakukan pengerahan aparat keamanan untuk menertibkan aktivitas warga, terutama di lokasi yang memungkinkan terjadi kerumunan. Akan tetapi, ia mengingatkan agar langkah penertiban berlangsung sesuai standar yang benar.

“Asalkan sanksi yang diberikan tidak bersifat represif. Praktiknya jangan gagal atau melenceng dari standar pelaksanaan yang sudah dibuat,” kata dia.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, sebenarnya beberapa imbauan untuk menjaga jarak fisik dan tak berkerumun, seperti dalam melaksanakan ibadah, sudah banyak dipatuhi warga Jakarta.

Menurut dia, Pemprov DKI juga harus mengambil kebijakan dengan pertimbangan yang matang. Ia mengingatkan agar kejadian seperti penumpukan penumpang bus Transjakarta tak terulang lagi.

Kata Trubus, kebijakan pembatasan jam operasional transportasi yang pernah diberlakukan Pemprov DKI kurang menimbang dua faktor utama, yakni kultur masyarakat dan gejolak ekonomi warga.

“Masyarakat kita punya kultur berkerumun. Apalagi dengan jumlah masyarakat yang cukup besar, kebutuhan ekonomi juga harus dipertimbangkan betul,” ujar Trubus saat dihubungi, Selasa (24/3).

“Kalau kedua faktor ini tak dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan, masalah akan menjadi makin rumit.”

Trubus menuturkan, sebenarnya ada sanksi dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, sebagai upaya tindakan tegas menertibkan warga yang bandel. Di dalam beleid itu disebutkan, warga yang melanggar ketentuan bisa dikenakan pidana satu tahun penjara atau denda hingga Rp100 juta.

Namun, bila aturan itu benar-benar diterapkan, malah akan menimbulkan risiko besar. “Akan ada konflik. Dilema sekali karena yang berkeliaran di jalanan itu bukan pelaku kriminal yang harus ditangkap,” ujarnya.

Untuk mengatasinya, Trubus menyarankan sanksi berupa denda terhadap warga yang masih ditemui di pusat-pusat kota dan menimbulkan kerumunan.

“Namun, pengelolaan terhadap denda itu harus jelas,” ucapnya.

Untuk melakukan deteksi penularan, menurut Trubus, Pemprov DKI bisa pula melakukan zonasi wilayah tertentu di Jakarta, berdasarkan jumlah ODP dan PDP. Zonasi ini bisa dilakukan dengan pembedaan zona merah, kuning, dan hijau.

“Wilayah yang banyak ODP atau PDP-nya, maka harus ditutup akses masuk, agar tak ada interaksi warga,” ucapnya.

Sementara Nadia memperingatkan, yang jauh lebih penting adalah menghitung dampak sosial dari bencana penularan penyakit ini. Hal itu harus dilakukan untuk menjamin stabilitas sosial serta keamanan warga di masa darurat.

Nadia mengatakan, Pemrov DKI bisa menyusun persiapan masa darurat yang meliputi tiga tahap. Pertama, menentukan indikator tingkat kondisi darurat.

Kedua, menetapkan kebijakan praktis dalam masa darurat. Terakhir, menunjuk dan melibatkan lembaga multisektor untuk menjalankan kebijakan.

“Langkah ini harus melibatkan beberapa sektor, baik kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial,” ujarnya.

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (16/3/2020). Foto Antara/Galih Pradipta.

Menimbang lockdown dan larangan mudik

Nadia bilang, dengan peningkatan jumlah positif Covid-19 di Jakarta, Pemprov DKI sudah seharusnya menyusun strategi untuk menerapkan lockdown (karantina wilayah) beberapa hari mendatang.

Untuk menerapkan karantina wilayah itu, kata Nadia, bisa mengacu ambang batas angka kasus, misalnya 1.000 atau 1.500 kasus dengan kondisi tingkat kedaruratan yang khusus.

“Dari eskalasi jumlah bisa diperkirakan, bila makin besar, pemerintah kira-kira bisa lakukan kebijakan untuk lockdown kapan?” katanya.

Kemungkinan menutup akses warga dari dan ke Jakarta, menurut Nadia juga mesti memperhatikan aspek kehidupan warga yang paling terdampak. Terutama aktivitas perekonomian warga.

Jika Pemprov DKI atau pemerintah pusat mau mendasarkan keputusan mengarantina wilayah berlandas indikator ekonomi, kata dia, harus disertai kebijakan lanjutan.

“Misalnya, apa saja upaya yang akan dilakukan pemerintah? Berapa lama durasi lockdown? Apa yang mesti dilakukan masyarakat?” ujarnya.

Namun, kebijakan lockdown tampaknya akan terbentur dengan perayaan Idulfitri beberapa waktu mendatang. Maka, Trubus mengusulkan perlu ada kebijakan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengganti kebijakan lockdown.

Infografik coronavirus di Jakarta. Alinea.id/Oky Diaz.

“Pemerintah bisa melarang masyarakat mudik, sementara pihak swasta operator jasa telekomunikasi menyediakan layanan videocall gratis, sebagai alternatif cara berkomunikasi. Pemerintah bisa memberi insentif,” katanya.

Aturan praktis dari kebijakan kolaboratif itu, menurut Trubus, perlu disertai dengan larangan yang tegas. Pemerintah, ujarnya, juga bisa menaikkan tarif tol hingga tiga kali lipat, melarang warga mudik menggunakan sepeda motor, dan pembatasan pembelian bahan bakar.

“Selama masa darurat hingga coronavirus bisa tertangani dengan baik, harus ada alternatif dan penegakan hukum. Masyarakat tidak perlu mudik dan tidak piknik,” katanya.

Ia pun menyarankan, jika masih ada warga yang nekat melanggar aturan dengan memaksakan diri mudik, sanksi sosial bisa saja diterapkan. Misalnya, warga dari Jakarta yang mudik dilarang keluar rumah, sedangkan warga lain tidak diperbolehkan mengunjungi rumahnya.

“Bila perlu, dikenakan sanksi berupa denda,” ujarnya.

Berita Lainnya