"Harga BBM naik, listrik naik, BPJS Kesehatan juga naik..."

Peserta Aksi Mujahid 212 Selamatkan Negeri membawa poster dengan berbagai tulisan. Tagar #RinduPemimpinJujurdanAdil menjadi salah satu poster aksi yang dibawa oleh para peserta. Poster berukuran 2x1 meter tersebut dipegang oleh tiga orang peserta. 

Ulih, salah seorang demonstran yang memegang poster tersebut mengatakan pesan dari poster itu jelas, mereka menginginkan pemimpin yang dirindukan umat dan kebijakannya dinilai baik. "Sebab kami yang di bawah ini sangat merasakan hasil dari kebijakan pemerintah yang sekarang, contohnya soal kriminalisasi ulama," katanya di Bundaran Bank Indonesia (BI),  Jakarta, Sabtu (28/9).

Dari segi kebijakan, pemerintahan sekarang dinilai tidak mampu memberi kesejahteraan pada seluruh lapisan masyarakat. Utamanya kalangan menengah ke bawah. Didorong oleh kenaikan harga sejumlah barang dan jasa.

"Harga BBM naik, listrik naik, terus yang terbaru juga BPJS Kesehatan naik. Belum lagi barang pokok juga mengalami kenaikan harga," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, berbeda dengan mahasiswa yang beberapa hari belakangan melakukan aksi demonstrasi menuntut pencabutan UU KPK dan RUU KUHP, dia bersama teman-temannya menawarkan solusi yang menurutnya lebih baik, yakni hukum Islam.

"Kalau dari segi global, kami menunjukkan bahwa kami rindu pemimpin yang adil, sekaligus kami menawarkan solusi, hukum Islam, dari situlah keadilan akan datang karena Allah yang mengatur kehidupan manusia," ucapnya.

Hukum Islam dinilai akan lebih baik berjalan jika sistemnya kemudian dijalankan dengan sistem kekhalifahan. Sebab, katanya, orang yang paling lantang menyerukan nasionalisme justru terjebak korupsi.

"Banyak kalangan yang mengatakan bahwa saya Pancasila dan saya NKRI, malah dia yang korupsi. Makanya kami bergerak berangkat dari aksi ini kami tawarkan solusi khilafah," tuturya.

4 tuntutan

Sementara itu, aksi menyerukan empat tuntutan. Dengan pengeras suara di atas mobil komando, salah seorang orator menyerukan tuntutan untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia sebagai investor sumber daya alam (SDA). Dia menyebut, selama ini SDA Indonesia dikuasai oleh para investor asing, berbeda dengan amanat undang-undang dasar (UUD 1945). Tak lupa, dia pun menyebut dirinya sebagai nasionalis.

"Kami nasionalis menuntut melibatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai investor dalam pengelolaan sumber daya alam," katanya, di lokasi aksi sekitar area Patung Kuda.

Merujuk pada UUD 1945, Pasal 33 (2) menyebutkan "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". 

Menurut dia, jika pemerintah berniat mengelola SDA secara benar, maka rakyat Indonesia sudah sejahtera.

Dalam orasinya, ia juga menyebutkan tiga tuntutan lainnya. Yaitu, soal pembatasan tenaga kerja asing di sektor-sektor ketenagakerjaan, mengembalikan sistem perundang-undangan kepada UUD 1945 yang asli, serta menuntut dikembalikannya Habib Rizieq dari Arab Saudi.

"Kembalikan cucu Rasullullah ke tanah air. Beliau adalah barisan nasionalis dan pemimpin besar umat Islam Habib Rizieq," tuturnya.

Bantah ditunggangi

Peserta aksi juga membantah adanya tuduhan-tuduhan yang menyebutkan serangkaian aksi demonstrasi mahasiswa, anak sekolah teknik menengah (STM), dan Mujahid 212 yang digelar dalam sepekan terakhir, ditunggangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

"Mereka menuduh kami ditunggangi, mahasiswa ditunggangi. Siapa yang sebenarnya ditunggangi? Mereka yang ditunggangi asing serta cukong-cukong," kata orator di atas mobil komando di Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (28/9).

Orator juga menyampaikan bahwa pemerintah selama ini hanya menyengsarakan rakyat dengan mengambil keuntungan pribadi dari pungutan pajak masyarakat.

"Mereka mengenakan pajak untuk kapal pesiar, mereka mengenakan pajak untuk mobil mewah. Mereka mengumpulkan pajak untuk kehidupan mereka. Siapa yang diperas? Rakyat. Mereka mengisap kita, menjerat kita," ucapnya. 

Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI itu bergerak dari Bundaran Hotel Indonesia dan Jalan MH Thamrin menuju Istana Negara, Jakarta Pusat, sejak pukul 08.00 WIB pagi tadi.