sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Hasto ngotot penetapan Harun Masiku sebagai legislator legal

PDI Perjuangan memiliki legalitas mengajukan kader yang akan ditetapkan sebagai legislator.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Rabu, 26 Feb 2020 16:46 WIB
Hasto ngotot penetapan Harun Masiku sebagai legislator legal
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 396.454
Dirawat 60.694
Meninggal 13.512
Sembuh 322.248

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto bersikeras bahwa penetapan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR terpilih periode 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) sudah sesuai dengan aturan undang-undang.

Menurutnya, PDI Perjuangan telah memiliki legalitas untuk mengajukan kader yang akan ditetapkan menjadi anggota legislator.

"PDI-P memiliki legalitas berdasarkan aturan undang-undang dan juga dikuatkan oleh keputusan MA (Mahkamah Agung) dan fatwa MA terhadap penetapan calon anggota legislatif terpilih," ujar Hasto, usai diperiksa penyidik KPK, Rabu (26/2).

Putusan MA yang dimaksud Hasto yakni terkait uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 19 Juli 2019. Putusan MA itu menyebutkan partai adalah penentu suara untuk menetapkan pengganti dari calon meninggal dunia.

"Kami menjalankan itu sebagai bagian dari keputusan partai. Sebagai sekjen, saya jalankan keputusan itu dengan sebaik-baiknya, dan tentu saja di dalam menjalankan keputusan itu melekat suatu tanggungjawab yang harus saya jalankan sebagai sekjen," papar Hasto.

Disinggung fokus pemeriksaannya, Hasto bungkam. Dia hanya menyarankan awak media agar menanyakan hal tersebut kepada KPK.

"Berkaitan dengan substansi, silakan ditanyakan kepada KPK. Intinya, saya mengikuti seluruh proses hukum, saya penuhi panggilan sebagai saksi itu," ujarnya.

Terpisah, Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik turut rampung diperiksa oleh penyidik. Dia mengaku, pemeriksaan kali ini merupakan pendalaman materi dari pemeriksaan sebelumnya pada Jumat (24/1).

Sponsored

"Jadi, apa yang dimintakan (keterangan) ini lebih kepada pendalaman terkait perolehan suara, dan dengan penetapan calon terpilih," ucap Evi.

Evi mengaku, dirinya dicecar materi tersebut oleh penyidik sebanyak tujuh pertanyaan. Dia menegaskan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik KPU.

"Oh ya enggak (ditanya aliran dana) lah. Kan semua yang ditanyakan sesuai dengan tugas-tugas saya sebagai Divisi Teknis, kemudian apa yang saya ketahui terkait dengan proses rekapitulasi suara, penetapan calon terpilih. seperti itu saja," tutup Evi.

Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka. Dia diduga kuat telah menerima suap dari caleg PDI-P, Harun Masiku. Upaya itu dilakukan Harun untuk menjabat sebagai senator. Dalam memuluskan tunjuannya, Harun dibantu oleh dua kader PDI-P, yakni Agistiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri.

Wahyu diduga meminta uang sebesar Rp900 juta kepada Harun untuk dapat memuluskan tujuannya. Permintaan itu dipenuhi oleh Harun. Kemudian pemberian uang dilakukan secara bertahap dengan dua kali transaksi, yakni pada pertengahan dan akhir Desember 2019.

Pemberian pertama, Wahyu menerima Rp200 juta dari Rp400 juta yang diberikan oleh sumber yang belum diketahui KPK. Uang tersebut diterimanya melalui Agustiani di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Kedua, Harun memberikan Rp850 juta pada Saeful melalui seorang stafnya di DPP PDI-P. Saeful kemudian memberikan Rp150 juta kepada Dony Tri Istiqomah selaku advokat. Adapun sisa Rp700 juta diberikan kepada Agustiani, dengan Rp250 juta di antaranya untuk operasional dan Rp400 juta untuk Wahyu. 

Namun upaya Wahyu menjadikan Harun sebagai anggota DPR RI pengganti Nazarudin tak berjalan mulus. Hal ini lantaran rapat pleno KPU pada 7 Januari 2020 menolak permohonan PDI-P untuk menetapkan Harun sebagai anggota lewat mekanisme PAW. KPU bertahan menjadikan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin. 

Meski demikian, Wahyu tak berkecil hati. Dia menghubungi Dony dan menyampaikan tetap berupaya menjadikan Harun sebagai anggita DPR. Pada 8 Januari 2020, Wahyu meminta uang yang diberikan Harun kepada Agustini Tio Fridelina. Namun saat hendak menyerahkan uang tersebut kepada Wahyu, penyidik KPK menangkap Agustiani dengan barang bukti Rp400 juta dalam bentuk Dolar Singapura.

Sebagai pihak penerima, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Harun dan Saeful selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-m1 KUHP.

Berita Lainnya