Helmy Yahya: Harga Liga Inggris cuma US$3 juta

Mantan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Dirut LPP TVRI), Helmy Yahya, menyangkal tudingan penyiaran Liga Inggris akan berdampak buruk. Bak kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR, dia menerangkan, nilai kontrak hak siar tersebut hanya US$3 juta. Namun, tak seluruhnya berasal dari kocek TVRI.

"Harganya cuma US$3 juta. (Sebesar) US$1 juta, itu komitmen diambil iklannya. Kami (TVRI) cuma membayar US$2 juta," ucapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/1).

Helmy menambahkan, keuntungan yang didapatkan TVRI berupa hak siar 76 pertandingan. Belum termasuk preview dan highlight pertandingan selama satu jam dalam 38 pekan.

Diklaimnya, kebijakan tersebut melipatgandakan penonton stasiun televisi pertama di Indonesia ini. Mengingat penggila bola Tanah Air jumlahnya melimpah ruah. Apalagi, biaya operasionalnya sekitar Rp130 juta per episode.

Itu berimbas terhadap naiknya nilai share TVRI menjadi rerata 1,59 per tahun dibandingkan sebelum adanya Helmy. "Pas kami masuk, di bawah satu nilai share-nya," tuturnya.

Sementara, Anggota Dewan Pengawas (Dewas) TVRI, Pamungkas Trishadiatmoko, sebelumnya menyatakan, perusahaan televisi pelat merah memiliki tagihan Rp27 miliar pada 31 Oktober 2019 dari Global Media Visual (GMV) untuk tayangan Liga Inggris. Jatuh tempo pada 15 November 2019.

Utang tak kunjung dibayar hingga pengujung tahun kemarin. Mengingat takada dana untuk membayar hak siar tersebut dalam rencana kerja dan anggaran tahun (RKAT) 2019. Pun pada tahun ini.

Dikhawatirkan masalah itu memunculkan utang skala kecil. Macam Jiwasraya. Mengingat total tagihan menembus Rp69 miliar di luar pajak. Dus, menjadi salah satu dasar Dewas TVRI memecat Helmy selaku dirut. 

Helmy melanjutkan, anggaran menjadi pertimbangannya tak menayangkan Liga Indonesia di TVRI. "Harganya empat kali lipat-lima kali lipat dari Liga Inggris," ujarnya.

Dirinya mengingatkan, telah banyak melakukan perubahan sebelum dilengserkan. Salah satunya, membenahi pengelolaan keuangan TVRI. Bahkan, mengantongi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 2018. "Dari (sebelumnya) disclaimer," katanya.

"Raja Kuis Indonesia" ini pun sesumbar, memperjuangkan tunjangan karyawan TVRI. Dirinya pun melobi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Agar meneken regulasi terkait dan mewujudkan keinginannya.