Hindari hoaks, Ombudsman minta pemerintah siapkan crisis center coronavirus

Tingginya mobilisasi warga China ke Indonesia, menjadi poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Alvin Lie memaparkan, berdasarkan data statistik, jumlah tenaga kerja asal China yang ada di Indonesia mencapai 32.209 jiwa pada tahun 2018. Umumnya mereka terkonsentrasi pada wilayah-wilayah proyek maupun perkantoran perusahaan multinasional asal China.

Sebaliknya, merujuk pada sejumlah sumber seperti The World Bank dan Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan dari 9 juta tenaga kerja asal Indonesia di luar negeri, 10% atau sekira 900.000 jiwa berada di China. Kendati mengapresiasi upaya screening lebih ketat di pintu-pintu kedatangan, Alvin menilai perlunya pemerintah untuk menyiapkan crisis center  atau komando terpusat terkait wabah coronavirus.

"Tak cukup mudah mendapatkan data statistik mutakhir mengenai tenaga kerja asal Indonesia yang berada di China," kata Alvin melalui keterangan tertulisnya, Senin (27/1).

Komando terpusat terkait krisis yang dia maksud ditujukan agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus berhubungan jika wabah mulai meluas serta bagaimana mengurangi risiko terjangkit virus corona.

Selain itu, Alvin mengimbau pemerintah untuk mengkaji ulang kesepakatan-kesepakatan investasi yang mensyaratkan penggunaan tenaga kerja asal China sekaligus menyiapkan skema mitigasi. 

"Ini penting untuk mengantisipasi risiko meluasnya wabah virus corona di area-area proyek investasi asal China dan mengurangi dampak ekonomis akibat terganggunya aktivitas investasi," sambungnya.

Selanjutnya, Alvin meminta pemerintah untuk mengidentifikasi dan menyiapkan skema perlindungan bagi penduduk Indonesia yang berada di China, baik pekerja migran, pelajar, dan lainnya. Bahkan identifikasi ini juga diperlukan di negara lain yang terindikasi terkena serangan (suspected country).

Selain itu, hal lain yang tak kalah penting ialah perlunya menyesuaikan standar pelayanan, termasuk terhadap BPJS, untuk memastikan pasien terjangkit wabah tetap dapat terlayani. Pusat krisis tersebut, kata Alvin, juga untuk melakukan pemutakhiran berkala dan mempublikasikan perkembangan keadaan berdasarkan tingkat kedaruratan, terutama di area-area rawan, agar bisa memberikan kewaspadaan dan ketenangan bagi publik.

"Ombudsman memandang pusat komunikasi krisis perlu segera disiapkan karena publik penting mendapat informasi akurat terkini agar mempersempit ruang berkembangnya informasi sesat/hoaks," terang Alvin.