sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ibu kota baru: Kalimantan Timur paling aman di RI

Polri mengatakan wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi satu dari 10 daerah paling aman di Indonesia.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Senin, 26 Agst 2019 18:41 WIB
Ibu kota baru: Kalimantan Timur paling aman di RI

Polri mengatakan wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi satu dari 10 daerah paling aman di Indonesia. Presiden Jokowi memilih Kaltim sebagai ibu kota baru pengganti Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan hal itu didasari atas tingkat kejahatan di wilayah Kaltim.

“Kaltim dari data Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) termasuk 10 Polda yang aman. Artinya Kaltim memang dari sudut fungsi keamanan sudah layak sebagai ibu kota. Kejadian menonjol juga dikatakan sangat kecil,” ujar Dedi di Humas Polri, Jakarta, Senin (26/8).

Menurut Dedi pada dasarnya ancaman teroris di Kaltim ada. Namun tingkat intensitasnya sangat kecil dan masih bisa dikendalikan kemasifannya.

Kejahatan lainnya yang ada di Kaltim justru menurut Dedi adalah mengenai pencurian Sumber Daya Alam (SDA). Pasalnya, Kaltim memiliki hasil SDA berupa tambang yang cukup baik.

“Yang menonjol lebih banyak SDA. Tapi masih bisa diatasi. Seperti tambang liar tambang batu bara yang paling dominan,” ucap Dedi.

Seperti diketahui siang ini Presiden Joko Widodo mengumumkan kepindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paset Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Dua kabupaten tersebut dianggap paling ideal dijadikan ibu kota baru menggantikan Jakarta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenapa ibu kota harus pindah? Jakarta saat ini menyangga beban yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Bahkan, sebagai lokasi bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia. Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara dan air kota ini harus segera kita tangani. Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Bukan. Ini karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meski sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah. Selain itu, beban Pulau Jawa juga semakin berat. Penduduknya sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia, dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat itu.

Sponsored

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on

Berita Lainnya

Penampakan Redmi K50 terkuak

Selasa, 27 Jul 2021 11:14 WIB

Pemkot Kediri upayakan tambah ambulans

Sabtu, 10 Jul 2021 18:32 WIB