ICW kritik penugasan Polri di KPK

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritisi sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Firli Bahuri, lantaran menugaskan sejumlah perwira kepolisian di lembaga antirasuah.

"ICW ingin mengingatkan kepada Firli Bahuri, bahwa tempat ia bekerja adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bukan kantor Kepolisian Republik Indonesia," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam pesan tertulisnya, Sabtu (19/9).

Dirinya menerangkan, banyaknya perwira Polri yang bertugas akan menimbulkan persepsi miring publik terhadap KPK. Pun berpotensi melahirkan konflik kepentingan dapat penanganan perkara.

"Bagaimana publik akan percaya bahwa mereka akan objektif ketika menangani perkara yang melibatkan oknum di kepolisian?" katanya.

Tak hanya itu, penugasan tersebut juga akan melahirkan loyalitas ganda. Pasalnya, anggota yang ditugaskan memiliki keterkaitan dengan Korps Bhayangkara.

"Sehingga di waktu yang sama, para perwira tinggi ini memiliki dua atasan sekaligus, yakni Ketua KPK dan Kapolri," ucap dia.

Kurnia menegaskan, kritik terhadap sejumlah anggota kepolisian itu bukan berarti ICW anti Polri.

"Akan tetapi, jika institusi tersebut belum sepenuhnya berhasil memberantas korupsi, bukankah lebih baik mereka diberdayakan saja di tempat asalnya? Setidaknya dapat bermanfaat untuk membantu proses pembenahan internal institusi daripada harus dipekerjakan di KPK," tandasnya.

Berdasarkan catatan ICW, setidaknya KPK telah mempekerjakan empat perwira tinggi (pati) Polri, yakni Komjen Firli Bahuri; Deputi Penindakan, Irjen Karyoto; Direktur Penyidikan, Brigjen Setyo Budiyanto; serta Direktur Penyelidikan, Brigjen Endar Priartono.

Tak hanya itu, terdapat lima petugas lagi yang akan mengisi posisi Koordinator Wilayah (Korwil). Mereka adalah Kombes Agung Widjarnarko, Kombes Agung Yudha Wibowo, Kombes Banhtiar Ujang Purnama, Kombes Kumbul Kusdwijanto, dan Kombes Yudhiawan. Dengan demikian, pati Polri yang menduduki jabatan strategis di KPK sebanyak sembilan orang.