sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

ICW pertanyakan dua hal dalam pelimpahan berkas Pinangki

Setidaknya ada dua hal yang belum terungkap dalam penyidikan.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Kamis, 17 Sep 2020 14:33 WIB
ICW pertanyakan dua hal dalam pelimpahan berkas Pinangki
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 282724
Dirawat 61686
Meninggal 10601
Sembuh 210437

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan kelengkapan proses penyidikan dan pelimpahan berkas Jaksa Pinangki Sirna Malasari oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. 

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, setidaknya ada dua hal yang belum terungkap dalam penyidikan. Pertama, pertanyaan mengenai apakah Kejagung sudah mendalami kemungkinan adanya "orang besar" di balik Jaksa Pinangki. 

"Sebab, mustahil seorang Djoko Tjandra, buronan kelas kakap langsung begitu saja percaya kepada Pinangki," urainya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9).

Kedua, menurut Kurnia, jika mengikuti alur perkembangan penyidikan, Jaksa Pinangki diketahui membantu Djoko Tjandra dalam mengurusi fatwa di Mahkamah Agung (MA).

"Pertanyaan lebih lanjut, apakah Kejagung sudah mendeteksi bahwa ada dugaan oknum internal MA yang bekerjasama dengan Pinangki untuk membantu urusan tersebut?" tanyanya.

Terlepas dari itu, tambah Kurnia, ICW sampai saat ini masih konsisten mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani mengambil alih penanganan perkara yang ditangani Kejagung dan Bareskrim Mabes Polri.

Kemarin, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, ada penyebutan "King Maker" dalam kasus Djoko Tjandra. Menurutnya, istilah itu kerap disampaikan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari, pengacara Anita Dewi Kolopaking, dan Djoko sendiri.

"Salah satu yang mengejutkan dan ini adalah hal yang baru, yaitu ada penyebutan istilah "King Maker" dalam pembicaraan-pembicaraan itu antara PSM, ADK dan JST juga," katanya di Gedung KPK, Jakarta.

Sponsored

Boyamin menyebut, istilah tersebut termasuk ke dalam barang bukti yang disampaikan kepada KPK. Selain "King Maker", dokumen yang diberikan juga berisi informasi mengenai "Bapakku-Bapakmu" dan sejumlah inisial.

Bukti tersebut terkait surat bahan supervisi yang diberikan Boyamin kepada KPK saat melakukan gelar perkara kasus Djoko Tjandra cs bersama Bareskrim Mabes Polri dan Kejagung di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/9).

Terkait itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, pihaknya membuka kans menangani perkara istilah "Bapakmu-Bapakku" dalam kasus Djoko Tjandra. Namun, apabila memang ada pihak lain yang terlibat dan didukung oleh bukti, tapi tidak ditindaklanjuti oleh Kejagung atau Bareskrim Mabes Polri.

"Maka KPK berdasarkan Pasal 10A ayat (2) huruf (a) (UU KPK) dapat langsung menangani sendiri pihak-pihak yang disebut terlibat tersebut, terpisah dari perkara yang sebelumnya disupervisi. Jadi kita akan lihat dan telaah data-data yang diberikan langsung oleh masyarakat ke KPK," ujar Nawawi kepada wartawan.

Harga rumah mewah kian murah

Harga rumah mewah kian murah

Senin, 28 Sep 2020 15:10 WIB
Rapid test, demi kesehatan atau cuan?  

Rapid test, demi kesehatan atau cuan?  

Minggu, 27 Sep 2020 17:55 WIB
Berita Lainnya

, : WIB

Google Meet hadirkan fitur noise cancellation

Rabu, 30 Sep 2020 12:39 WIB

, : WIB

, : WIB