logo alinea.id logo alinea.id

Indonesia ajukan pinjaman Rp4,25 triliun untuk rekonstruksi Sulteng

Pinjaman ini akan dibagi ke dalam dua proyek, dan akan dieksekusi Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.

Soraya Novika
Soraya Novika Rabu, 01 Mei 2019 19:00 WIB
Indonesia ajukan pinjaman Rp4,25 triliun untuk rekonstruksi Sulteng

Pemerintah mengajukan pinjaman bantuan darurat (emergency assistance loan for rehabilitation and reconstruction/EARR) kepada Asian Development Bank (ADB) senilai US$297,91 juta atau setara Rp4,25 triliun, untuk merekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah pasca-gempa 28 September 2018 lalu.

Pinjaman ini akan dibagi ke dalam dua proyek, dan akan dieksekusi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan. Pinjaman sebesar US$188,16 juta diajukan untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sosial dan sumber daya air di Sulteng. Sementara pinjaman untuk proyek infrastruktur transportasi pelabuhan dan bandar udara sebesar US$109,75 juta.

"Saat ini, proposal sedang dalam proses internal pemerintah Indonesia dan menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Semoga dalam waktu dekat dapat diusulkan dan dinegosiasikan dengan pihak ADB,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dalam acara “Bilateral Meeting with Southeast Asian Department (SERD) ADB” di Nadi, Fiji, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Alinea.id, Rabu (1/5).

Selain itu, upaya kemitraan kemakmuran bersama ADB turut pula digencarkan untuk mendukung pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan inovatif di Indonesia.

"Kami akan mencari pendekatan yang lebih terprogram sesuai dengan sektor inti dan prioritas pemerintah untuk memastikan kemitraan kemakmuran jangka panjang," tuturnya.

Pemerintah Indonesia bersama dengan perwakilan ADB di Indonesia saat ini sedang berupaya merumuskan Country Partnership Strategy (CPS) 2020-2024 dan Country Operation Business Plan (COBP) 2020-2022.

Adapun, kerja sama COBP sendiri terdiri dari pipeline berbagai proyek dari beragam sektor yang mencerminkan kebutuhan pemerintah berdasarkan sektor prioritas, dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Pipeline ini nantinya juga akan diakomodasikan sebagai kebutuhan pemerintah untuk RPJMN 2020-2024.

Dalam COBP ini, sektor utama proyek adalah sektor energi dengan porsi 37% dari jumlah total pinjaman, diikuti sektor manajemen publik sebesar 20%, sektor finansial sebesar 11%, serta sektor pertanian dan sumber daya alam sebesar 11%.

Sponsored

Sektor lainnya yang juga difokuskan dalam COBP ini adalah sektor air dan layanan perkotaan sebesar 7%, sektor pendidikan sebesar 6%, sektor transportasi sebesar 5%, dan sektor perlindungan sosial sebesar 3%.

Jalur pipeline COBP juga terdiri dari campuran sumber modal yang baik dan berimbang, di mana per periode 2020-2022 nanti average project loans-nya memiliki porsi sekitar 57% dari total pipeline, policy-based loans sebesar 24%, dan result-based loans senilai 18%.

"Dengan semua potensi kerja sama di masa depan, kami berharap kemitraan antara pemerintah Indonesia dan ADB akan membawa hasil yang lebih positif dan kongkret untuk pembangunan di Indonesia, dan membawa dampak yang lebih sejahtera bagi masyarakat Indonesia," katanya.