Beredar info RS BUMN tawarkan vaksin berbayar, ini respons Kemenkes

Beredar informasi pra-registrasi penawaran vaksin Covid-19 di rumah sakit (RS) Pelni milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Informasi yang diterima redaksi tersebut juga membubuhkan merek, harga, hingga dosis berbeda. Untuk vaksin Covid-19 buatan Sinovac Rp240.000 dengan syarat usia 18-59 tahun.

Selain vaksin buatan Sinovac, RS tersebut juga menawarkan vaksin AstraZeneca dengan harga Rp110.000, Moderna Rp505.000, Novavax Rp150.000, Pfizer Rp350.000, serta Sinopharm Rp2.100.000.

Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengaku belum tahu dengan informasi tersebut.

“Nah, tanya ke BUMN kali yaa, kami sendiri belum dapat info ini,” ucapnya kepada reporter Alinea.id, Selasa (2/2).

Ia mengungkapkan, pengaturan teknis vaksin Covid-19 jalur mandiri berbayar masih dimatangkan. Hal itu berawal dari ide bagaimana dunia usaha membantu pemerintah dengan menyediakan vaksin Covid-19 untuk para karyawannya.

“Vaksin gotong royong namanya,” tutur Nadia.

Namun, kata dia, jadwal teknis untuk vaksinasi jalur mandiri belum disepakati. Dalam empat tahapan prioritas program vaksinasi Covid-19, para pelaku ekonomi dan masyarakat umum dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin dijadwalkan April 2021 nanti.

“Mereka itu sasaran yang sama pada masyarakat nanti bulan April,” ujar Nadia.

Sebelumnya, isu bisnis vaksin demi memperkuat holding BUMN farmasi sempat viral di Twitter. Nitizen khawatir bisnis vaksin hanya menguntungkan perusahaan pelat merah itu. Padahal, kebutuhan vaksin Covid-19 di tengah pandemi, mendesak.

Di laman akun twitter LaporCovid-19, program vaksinasi gotong royong Kadin disebut membajak istilah. Semestinya istilah ‘gotong royong’ merupakan upaya bersama untuk melakukan sebuah kebaikan untuk kepentingan umum.

“Kadin menggunakan istilah gotong royong seolah-olah bermakna bagus, padahal nyolong start jatah vaksin rakyat jelata,” cuitnya.

Co-Leads LaporCovid-19, Irma Hidayana mengatakan, vaksin Covid-19 jalur mandiri menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan. Menurutnya, jalur mandiri bukan mempercepat proses vaksinasi, tetapi justru mengacaukan pengaturan prioritas penerima vaksin.

Program vaksin Covid-19 jalur mandiri dinilai layak dibuka jika seluruh target vaksinasi gratis telah mendapatkan suntikan.

“Seperti yang kita tahu bahwa prioritas penerima vaksin adalah tenaga kesehatan, lansia, dan masyarakat yang tinggal di lokasi dengan penularan Covid-19 tinggi. Dengan skema vaksin mandiri, maka akses vaksin akan tergantung pada kemampuan finansial,” ujar Irma saat dihubungi, Alinea.id, Senin (1/2).