Informasi soal Papua, media sosial dinilai bikin kacau

Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Jouhari, mengatakan informasi mengenai kondisi Papua yang disampaikan melalui media sosial dinilai bikin kacau. Pasalnya, informasi yang menyebar dengan cepat itu belum diketahui pasti kebenarannya. Tak hanya itu, informasi tersebut terkadang mempengaruhi media dalam memberitakan kondisi Papua.

Menurut Ahmad, berita mengenai Papua yang beredar melalui media mainstream sampai sejauh ini tidak ada keluhan. Tetapi, keluhan arus informasi justru bermuara pada media sosial yang dianggap mengacaukan.

“Justru yang merebak (keluhan) itu dari media sosial karena informasi dari media sosial yang kemudian mengacaukan. Misalnya, sudah ada informasi yang benar dari media mainstream, tapi tercounter oleh media sosial,” kata Ahmad Jouhari di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (30/8).

Ahmad mengatakan, pertemuan yang diadakan oleh Kantor Staf Kepresidenan pada Jumat, (30/8) pagi bersama lembaga terkait untuk membahas strategi komunikasi publik mengenai kondisi Papua. Dalam pertemuan itu, tercetus untuk membentuk lembaga otoritatif atau semacam media center untuk menginformasikan kondisi Papua. 

“Lambaga ini semacam media center yang bertugas memberikan informasi yang benar dan dapat terkonfirmasi, sehingga kemudian tidak muncul informasi yang tidak jelas sumbernya,” ujar Ahmad.

Lembaga ini nantinya, kata Ahmad, akan diisi oleh orang-orang yang kompeten, profesional, dan memiliki reputasi, baik skala nasional maupun internasional. “Mungkin baiknya ada lembaga (otoritatif), sehingga teman-teman pers ada rujukan yang bisa berbicara dan dia benar-benar bisa, layak dan punya reputasi. Juga dipercaya baik domestik maupun intermasional,” kata Ahmad.

Menurut Ahmad, media center ini sangat penting agar mencegah orang memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebaliknya, infomasi berkaitan dengan Papua harus disampaikan lewat satu pintu dari satu lembaga. 

Selain itu, turut dibahas soal pemblokiran internet di Papua yang sejauh ini sudah berlangsung dua minggu. Ahmad menuturkan di pertemuan tersebut juga disinggung soal permintaan agar pemblokiran internet di Papua segera dicabut. Sebab, pemblokiran malah memicu kebingungan masyarakat dalam memperoleh informasi yang sebenarnya.

"Seolah-olah ada yang disembunyikan. Tapi kalau internetnya dibuka, ya biarin aja informasinya yang berkembang. Masyarakat sudah lebih paham, mereka (akan) mencari informasi ke media mainstream yang terpecaya. Kalau media sosial tak ada tanggung jawab kebenarannya,” kata Ahmad.