Percepat pembangunan Papua, Jokowi bakal keluarkan Inpres baru

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD,  mengatakan rencananya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) baru dalam rangka mengebut pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat.

Inpres tersebut, kata dia, merupakan pembaruan dari Inpres Nomor 9 tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan di Wilayah Papua dan Papua Barat.

"Karena Inpres itu sudah akan berakhir. Nanti akan kita perpanjang, lalu ditempelkan program dan desk-desk baru yang menyatu," kata Mahfud usai memberikan sambutan di Hotel J. W. Marriott, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).

Mahfud menerangkan, dalam Inpres pengganti itu kemungkinan akan dimunculkan desk-desk khusus Papua dalam setiap pos kementerian. Hal ini dilakukan agar setiap Kementerian memiliki semangat sama dalam membangun Bumi Cenderawasih.

Menurut Mahfud, desk Papua di setiap kementerian merupakan bentuk kerja sama holistik yang dibutuhkan dalam rangka rencana pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat. Nantinya, setiap kementerian dituntut untuk memiliki satu program yang menitikberatkan soal pembangunan di Papua dan Papua Barat.

“Karena kalau setiap kementerian punya program yang berbeda-beda itu tidak akan ada gunanya. Sekarang diharapkan menyatu meskipun itu anggarannya masing-masing terserap pada setiap departemen, tetapi penempatannya itu nanti terkoordinir di dalam desk Papua,” kata Mahfud.

Mahfud mengaku hingga kini desk Papua baru ada di dua kementerian saja. Keduanya yaitu di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Sementara itu, Sekretaris Utama Kementerian PPN/Bappenas, Himawan Hariyoga, mengatakan sampai sekarang pihaknya telah berupaya merumuskan pendekatan pembangunan Papua yang menghargai budaya dan kearifan lokal.

Menurut dia, pendekatan ini amat dibutuhkan untuk mempercepat sekaligus meningkatkan kualitas pembangun wilayah Papua dan Papua Barat, sehingga kedua provinsi ini dapat lebih sejajar dengan provinsi-provinsi lainnya di Tanah Air.

"Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan percepatan pembanguna  kesajhteraan Papua dan Papua Barat, antara lain melalui Inpres nomor 9 Tahun 2017. Percepatan dilakukan secara tematik, holistik, integratif dan parsial atau lebih dikenal dengan pendekatan THIS," ujar Himawan.