Insentif pemilu tidak sesuai, apel di Halmahera ricuh

Apel di Polres Halmahera Selatan ricuh pada Senin (29/4). Kericuhan terjadi karena Bintara Polres Halmahera Selatan mempertanyakan insentif pengamanan pemilu. 

Bintara Polres Halmahera Selatan menilai insentif pengamanan pemilu tidak sesuai dengan jumlah hari kerja yang mereka jalani. Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Suroto menjelaskan, kericuhan terjadi karena salah paham namun dapat segera diatasi oleh Wakapolda yang berada di lokasi apel.

“Iya benar, hanya miskomunikasi saja. Kemarin kan pengamanan pemilu molor,” kata Suroto saat dihubungi, Senin (29/4).

Sebelumnya pengamanan pemilu diprediksi hanya berlangsung dan kemungkinan mundur hanya enam hingga tujuh hari. Kendati demikian pengamanan tersebut harus dilakukan hingga tanggal 28 April 2019.

“Sesuai prediksi dari tahap pemungutan suara sampai penghitungan cuma 6-7 hari sesuai jadwal KPU. Ternyata sampai tanggal 28 pelaksanaannya. Pelaksanaan yang molor karena jaraknya jauh,” terang Suroto.

Pihaknya akan menyelesaikan persoalan tersebut dan mencarikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan para bintara.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Asep Budi Saputra menambahkan, Divisi Propam dan pihak Polres Halmahera Selatan akan melakukan pemeriksaan apa yang melatarbelakangi protes tersebut.

“Seluruh instrument yang ada akan dilakukan pemeriksaan. Akan dicek apakah ada pemotongan atau tidak,” ucapnya.