sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Intensitas patroli di perairan Natuna akan ditingkatkan

Polemik di perairan Natuna memanas setelah kapal-kapal asal China kerap mencuri ikan di wilayah yang menjadi bagian dari Indonesia itu.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Jumat, 03 Jan 2020 20:03 WIB
Intensitas patroli di perairan Natuna akan ditingkatkan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 248852
Dirawat 57796
Meninggal 9677
Sembuh 180797

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan pemerintah memutuskan telah menyepakati bakal mengerahkan aparat gabungan dari berbagai kesatuan untuk melakukan patroli secara intensif di perairan Natuna.

Kesepakatan tersebut diambil setelah pihaknya beserta kementerian dan lembaga terkait lainnya mengadakan rapat koordinasi di Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Jumat (3/1) untuk membahas perairan Natuna.

Diketahui, polemik di perairan Natuna memanas setelah kapal-kapal asal China kerap melintas dan mencuri ikan di wilayah yang menjadi bagian dari Indonesia itu.

Retno menjelaskan, pemerintah merasa perlu mengambil langkah demikian agar kegiatan perikanan di wilayah perairan Natuna yang menjadi hak Indonesia tidak terganggu dan bisa meningkat signifikan.

Lebih lanjut, Retno menuturkan, terkait nine dash line yang menjadi klaim sepihak China atas perairan Natuna, pemerintah Indonesia menegaskan tidak mengakuinya. 

“Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line. Klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok itu tidak memiliki alasan kuat yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) 1982," kata Retno di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).

Lebih lanjut, Retno mengungkapkan, rapat di Kemenko Polhukam itu untuk menyatukan dan memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi polemik yang terjadi di perairan Natuna. Retno menekankan, hasil rapat juga menyimpulkan telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal asal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pelanggaran itu karena wilayah ZEE Indonesia telah dikukuhkan oleh hukum internasional melalui UNCLOS 1982, yang mana China merupakan negara yang turut menyepakati konvensi tersebut. Oleh karena itu, ia meminta China wajib menghormatinya.

Sponsored

“Seharusnya telah menjadi kewajiban bagi Tiongkok (China) untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982,” ujar Retno.

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), pada Jumat (3/1) siang. Mereka membahas polemik yang terjadi di perairan Natuna.

Mereka yang hadir pada rapat tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto; dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Agus Andrianto.

 

Berita Lainnya