IPK turun, KPK: Pemberantasan korupsi tugas semua pihak

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron berpendapat, menurunnya indeks persepsi korupsi (IPK) 2020 Indonesia menunjukkan pembasmian rasuah bukan hanya tugas KPK. Sebab, pada skor Transparency International (TI) di sektor penegakan hukum poinnya malah naik.

Sementara yang berkontribusi menurunkan IPK adalah ekonomi investasi serta politik dan demokrasi. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan perang melawan korupsi adalah tugas bersama, bukan hanya penegak hukum.

"Oleh karena itu, kemudian KPK memahami ini dan karenanya KPK tidak bisa sendiri. Karena sektor investasi dan ekonomi, dan juga sektor politik dan demokrasi itu semuanya adalah sayap-sayap yang tidak kemudian mampu hanya ditopang oleh KPK sendiri," katanya saat diskusi dalam jaringan, Kamis (28/1).

Lebih lanjut, menurut Ghufron, turunnya IPK Indonesia harus jadi momentum memaksimalkan tiga sektor yang berpengaruh tersebut. Di sisi lain, masyarakat diingatkan agar ambil peran dalam pemberantasan korupsi, salah satunya dengan tidak lagi menganggap wajar serangan fajar saat kontestasi politik.

"Ini yang mari kita jadikan moment bahwa sekali lagi, sektor baik ekonomi dan investasi, kemudian sektor penegakan hukum, juga sektor politik maupun demokrasi adalah tiga sektor yang kemudian harus bersih semuanya," jelasnya.

Sebelumnya, peneliti TI Indonesia Wawan Suyatmiko memaparkan, skor corruption perception index (CPI) Indonesia turun tiga poin dari 40 di 2019 menjadi 37 pada 2020. Peringkat Indonesia juga anjlok menjadi 102 dari 180 negara.

"Jika tahun 2019 lalu kita berada pada skor 40 dan ranking 85, ini 2020 kita berada di skor 37 dan ranking 102. Negara yang mempunyai skor dan ranking sama dengan Indonesia adalah Gambia," ujarnya.

Dalam menentukan skor CPI Indonesia ada sembilan sumber data yang digunakan. Rinciannya, Political Risk Service, Global Insight Country Risk Ratings, dan Economist Intelligence Unit Country Risk Service.

Lalu, IMD Business School World Competitiveness Yearbook, World Economic Forum Executive Opinion Survey, Political and Economic Risk Consultancy, Bertelsmann Stiftung Transformation Index, Varieties of Democracy Project dan World Justice Project Rule of Law Index.