IPW: Ketua KPK kalah dalam politik internal KPK

Rencana pengembalian Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Polri dinilai sebagai bentuk kalahnya Ketua KPK atas manuver di dalam tubuh KPK. Indonesia Police Watch (IPW) menyebut pengembalian tersebut dianggap penuh intrik dan manuver politik.

Ketua Presidium IPW Neta S. Pane mengungkapkan pada dasarnya pengembalian anggota kepolisian yang berada di KPK adalah sesuatu yang biasa, meski Neta menekankan semua itu harus transparan.

“Semua ini harus transparan dan dijelaskan pimpinan KPK terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat paham terhadap kondisi internal KPK yang sesungguhnya, mengingat lembaga anti rasuah itu dibiayai negara dari pajak rakyat,” ujar Neta dalam keterangan resminya, Selasa (30/4).

Neta mengimbau pimpinan KPK harus menjelaskan penilaian terhadap deputi penindakan tersebut sebelum memulangkannya, karena sebelumnya pemulangan deputi penindakan itu berawal dari surat terbuka sejumlah orang di internal KPK.

Ia pun menilai gejolak di dalam tubuh KPK harus segera diselesaikan untuk mencegah kegaduhan yang semakin meluas di dalam tubuh KPK. Bahkan Komisi III DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan atas KPK harus turun tangan untuk permasalahan ini.

“Untuk itu Komisi 3 DPR yang berfungsi mengawasi kinerja KPK perlu memanggil semua pimpinan KPK untuk menjelaskan aksi cakar cakaran di internal KPK ini,” ucap Neta.

Ditambahkan Neta, jika kondisi internal KPK penuh dengan intrik politik, masyarakat pun akan mempertanyakan upaya pemberantasan korupsi yang benar seperti apa. Ia mengingatkan, KPK dibentuk atas dasar ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri dan Kejaksaan.