Isu korupsi, HAM dan demokrasi bukan lagi prioritas Jokowi

Isu pemberantasan korupsi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi bukan lagi menjadi prioritas di periode kedua pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Demikian dikatakan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo.

Adnan menyatakan demikian merespons pidato Presiden Jokowi ketika dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2019. Pada pidato perdananya sebagai presiden periode 2019-2024, Jokowi akan lebih fokus pada prioritas stabilitas negara, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

“Dengan demikian pemberantasan korupsi, hukum dan HAM serta demokratisasi, saya kira bukan prioritas bagi pemerintahan Jokowi meski di situ ada beberapa aktifis. Kita ketahui ada Fadjroel Rachman yang jadi Jubir Presiden. Lalu ada Teten yang jadi Menteri Koperasi,” kata Adnan di Cilegon, Banten, Rabu (23/10).

Lebih lanjut, Adnan menanggapi sosok pembantu presiden yang berasal dari kalangan aktivis. Adnan mengingatkan kepada menteri dan pembantu presiden lainnya yang merupakan mantan aktivis antikorupsi harus tetap memegang komitmen dalam upaya pemeberantasan korupsi. 

“Saya kira masing-masing menteri ini punya gayanya sendiri-sendiri, yang mungkin tidak juga bisa sepenuhnya di kontrol Jokowi. Itu peluang bagi para menteri yang punya komitmen (anti korupsi), terutama beberapa calon yang dihubungi oleh Jokowi akhirnya mengajak diskusi ICW,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Adnan juga menanggapi instruksi pertama Jokowi terhadap menteri untuk tidak melakukan praktik korupsi. Hal ini menjadi cermin bahwa Jokowi masih memiliki komitmen dalam isu korupsi meski tak menjadi prioritas.

"Saya kira itu respons dari kritik yang beberapa waktu lalu muncul ketika Jokowi tidak melibatkan KPK dalam melakukan screening terhadap calon menteri-menterinya. Itu merupakan jawaban dari Pak Jokowi,” kata Adnan.