sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Isu reshuffle kabinet, Mahfud: Saya tak ingin dengar

Tak ada isyarat dari Presiden Jokowi untuk merombak kabinet.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Senin, 24 Feb 2020 18:48 WIB
Isu reshuffle kabinet, Mahfud: Saya tak ingin dengar

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengaku belum mendengar isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo selama ini belum pernah membicarakan atau memberikan isyarat akan melakukan perubahan dalam kabinet.

"Reshuffle saya tidak dengar dan tidak ingin dengar, untuk apa? Sejauh yang saya tahu, Presiden (Jokowi) tidak pernah bicara reshuffle, tidak pernah memberikan isyarat-isyarat reshuffle," kata Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (24/2).

Hal itu diungkapkan Mahfud MD berdasarkan pengalaman saat mengikuti sidang kabinet. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menyebut sidang kabinet selama ini berjalan seperti biasa, dan Presiden Jokowi tidak memberikan isyarat apa pun terkait perombakan kabinet.

Meski begitu, bila isu reshuffle kabinet itu benar adanya, Mahfud mengatakan itu adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. "Tidak ada isyarat itu (pergantian menteri). Baik dari sikap maupun pernyataan. Jadi itu hak prerogatif presiden," ucap dia.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Solo ini dianjurkan merombak Kabinet Indonesia Maju, khususnya di bidang ekonomi. Ihwal itu disebabkan kinerjanya pada 100 hari pertama dianggap kurang bagus.

"Ini menjadi awal Jokowi mendapatkan masukan dari publik. Untuk memperbaiki kinerja menterinya. Kalau tidak lebih baik, sebaiknya Pak Jokowi lakukan reshuffle," ucap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, di Jakarta, Minggu (23/2).

Survei PPI dan Politika Research and Consulting (PRC) menyimpulkan, isu ekonomi menjadi kelemahan pemerintah. Meski diakui, 100 hari pertama tidak bisa menjadi parameter penilaian seutuhnya.

Sponsored

"Masyarakat mengatakan, kesulitan menjangkau bahan-bahan yang turun-naik. Kemudian, pertumbuhan ekonomi stuck 5%. Masyarakat juga mengatakan, dapat kerja susah," tuturnya.

Sementara, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Golkar, Maman Abdurrahman, menilai, terlalu dini untuk melakukan perombakan. Dalihnya, tiga bulan pertama fase konsolidasi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Apa yang mau di-reshuffle? Wong konsolidasi pekerjaan saja lagi berjalan. Kalau dari pendapat saya, mungkin momentumnya belum pas, ya," ujarnya.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid