Isu taliban di KPK, eks pimpinan: Radikalisme politik buzzer

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, berpendapat isu adanya taliban di lembaga antisuap merupakan radikalisme politik yang dilakukan para pendengung. Busyro menyebutnya sebagai imperium-imperium buzzer.

Menurut dia, selama di komisi antikorupsi tidak pernah ditemukan fanatisme agama apa pun. Di sisi lain, isu taliban di KPK semakin jadi isapan jempol karena dari 75 pegawai yang dinyatakan gagal tes wawasan kebangsaan (TWK), delapan di antaranya beragama Nasrani dan Buddha.

"Fakta ini menunjukkan bahwa isu taliban sama sekali memang tidak pernah ada. Justru isu itu membuktikan adanya radikalisme politik, radikalisme yang dilakukan oleh imperium-imperium buzzer yang selalu mengotori perjalanan nilai-nilai keutamaan bangsa ini," jelasnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (7/5).

Terlepas dari hoaks politik isu taliban di KPK, Busyro mengajak semua pihak untuk menyelamatkan lembaga antikorupsi. Dia mengatakan, 75 pegawai yang dikategorikan tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara atau ASN itu perlu didorong untuk dipertahankan.

"Kita dorong jangan sampai 75 pegawai KPK itu dipaksa mundur dengan dalih apa pun juga. Karena TWK itu tidak memiliki legitimasi moral, legitimasi akademis, maupun metodologi," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo Harahap, menceritakan salah satu poin wawancara TWK. Dia mengaku heran karena ditanya apakah mengucapkan selamat hari raya kepada orang yang berbeda agama.

"Saya pikir seharusnya pewawancara sudah mendapatkan informasi bahwa di KPK mengucapkan selamat hari raya kepada rekannya yang merayakan merupakan hal biasa baik secara langsung maupun melalui grup Whatsapp," ujarnya secara tertulis. 

Yudi pun menyampaikan kepada pewawancara kalau pada intinya di lembaga antirasuah meskipun berbeda agama, tetapi bisa kerja sama dalam memberantas korupsi. Dia menegaskan, isu radikal dan taliban yang sempat muncul hanya isapan jempol.

"Saya pun menunjukan bukti print foto kegiatan Natal kepada dua orang yang mewancarai saya sebagai bukti," ucap dia.

Sebelumnya, asesmen TWK diselenggarakan KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejak Maret sampai 9 April 2021. TWK diikuti 1.351 pegawai KPK sebagai rangkaian pengalihan status menjadi ASN sesuai amanat Undang-undang KPK hasil revisi.

Hasil tes, pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 orang, tidak memenuhi syarat 75 orang, dan dua pegawai tidak hadir wawancara. Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa akan menerbitkan surat keputusan penetapan hasil TWK. Hal itu sesuai keputusan rapat pimpinan bersama anggota Dewan Pengawas dan pejabat struktural KPK.

Rapat juga memutuskan lembaga antisuap berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan BKN. Hal itu dilakukan terkait tindak lanjut 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. 

"Selama belum ada penjelasan dari Kemenpan RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat)," jelasnya.