Izin reklamasi Ancol tidak sejalan janji kampanye Anies

Penerbitan izin reklamasi kawasan Ancol tidak sejalan dengan janji kampanye Anies. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan mencabut kembali izin tersebut.

Orang nomor satu di Jakarta itu, mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 237 tahun 2020. Dalam aturan tersebut, Anies mengizinkan permintaan pengelola Ancol untuk memperlebar kawasan Dunia Fantasi (Dufan), seluas 150 hektar dengan cara reklamasi.

Sekjen KIARA, Susan Herawati menungkapkan, bahwa izin yang dikeluarkan Anies bertentangan dengan janji kampanye pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017. Kata dia, waktu itu pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini, sangat keras bicara untuk menyelamatkan pesisir ibu kota dan menghentikan reklamasi. 

"Mestinya, Anies Baswedan tidak lagi ingkar janji. Tidak lagi membohongi masyarakat luas, untuk kepentingan segelintir orang. Izin-izin, yang sudah dikeluarkan, harusnya dibatalkan. Karena reklamasi, bukan untuk para nelayan," kata Susan Herawati, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (30/6).

Susan menilai, keputusan Anies mengeluarkan Kepgub Reklamasi Ancol, dilakukan secara diam-diam dan sepihak tanpa melibatkan unsur masyakarat nelayan di pesisir Ancol. 

Menurut dia, nelayan akan sangat kecewa dan kaget dengan keputusan itu. "Ini nelayan tidak dilibatkan saat sebelum mengambil keputusan. Nelayan juga bingung, kok tiba-tiba keluar izinnya," ujarnya. 

Susan menegaskan, izin yang dikeluarkan Anies juga mengikis kepercayaan masyarakat pesisir yang terlanjur percaya atas janji-janji kampanye Anies. "Soal reklamasi di Ancol, 150 hektare ini, tentu ini mencederai kepercayaan nelayan. Karena ini jauh sekali dari komitmen awal," ungkap dia.