Jaga Natuna, Kemenhub siap kerahkan 39 kapal KPLP

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap mengerahkan 39 kapal untuk berpatroli di perairan yang kerap dimasuki kapal asing. Seperti di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Kapal tersebut milik Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub. Tersebar di lima pangkalan laut dan pantai (PLP). Tanjung Priok, Jakarta; Tanjung Uban, Kepulauan Riau; Bitung, Sulawesi Utara; Tanjung Perak, Jawa Timur; dan Tual, Maluku.

"Selama ini, kapal-kapal kita dan SDM (sumber daya manusia) kita berpatroli di daerah tersebut," kata Direktur KPLP, Ahmad, di Kemenhub, Jakarta, Jumat (10/1).

Seluruh kapal diperuntukkan berpatroli di luar daerah kepentingan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp). Patroli di lingkup DLKr dan DLKp dilaksanakan kesyahbandaran setempat.

Terdapat 264 kesyahbandaran di Indonesia. Memiliki 373 kapal.

"Jadi, 264 syahbandar tersebut yang hanya berpatroli di daerah lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan. Untuk di luar tersebut, di-cover oleh lima pangkalan PLP tersebut dengan 39 kapal," tuturnya.

Sengketa perairan Natuna antara Indonesia dengan "Negeri Tirai Bambu" kembali memanas belakangan ini. Menyusul kehadiran nelayan China yang menangkap ikan di sana dan dikawal armada penjaga pantai.

TNI lantas mengerahkan KRI Tjiptadi-381 dan kapal perang lainnya ke lokasi. Mencegat kapal-kapal China dan mengawalnya keluar dari perairan Natuna.

Pemerintah lantas melayangkan nota protes. Sekaligus respons terhadap klaim China yang menganggap Natuna bagian dari teritorialnya atas dasar sembilan garis putus-putus (nine dash line).

Kemarin (Kamis, 9/1), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md, mengklaim, sengketa di perairan Natuna selesai. Lantaran takada lagi kapal nelayan dan penjaga pantai (coast guard) China di sana.

"Sekarang untuk Natuna itu, di area yang kemarin diributkan itu, sudah tidak ada lagi Coast Guard China maupun (kapal) nelayan China. Itu sudah keluar," ujarnya.