Jaga Natuna, MPR minta armada penjaga pantai diperkuat

Pemerintah diminta memperkuat armada penjaga pantai (coast guard) di perairan Natuna, Kepulauan Riau, dengan intens. Lantaran China terus "bertualang" di wilayah paling utara di selat Karimata tersebut.

"Provokasi China di perairan Natuna yang tampak begitu nyata pada pekan kedua Desember 2019, itu merupakan pengulangan peristiwa serupa pada 2016," ujar Ketua MPR, Bambang Soesatyo, via keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (7/1).

Maret 2016, ungkap dia, kapal berbendera China menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna. Meski dihalau TNI, praktik lancung tersebut terus berulang. Terakhir pada bulan lalu.

"Puluhan kapal ikan China masuk perairan Natuna dikawal pasukan penjaga pantai China plus kapal perang fregat untuk kegiatan IUUF (illegal, unreported, and unregulated fishing). Semacam rencana bersama mencuri ikan yang diketahui dan melibatkan organ resmi pemerintah China," tuturnya.

Bamsoet, sapaannya, lalu menyinggung respons "Negeri Tirai Bambu" ihwal pergantian nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Perubahan dilakukan Indonesia per Juli 2017.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China, Geng Shuang, berpendapat, pergantian identitas tersebut tak masuk akal. "China bahkan kembali menegaskan sikapnya menolak keputusan pengadilan tentang posisinya di perairan Natuna," katanya.

Padahal, Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016 memutuskan, klaim China tentang sembilan garis putus-putus di perairan Natuna sebagai batas teritorialnya tak memilik dasar historis.

Dengan demikian, menurut Bamsoet, posisi Laut Natuna Utara cukup jelas. Apalagi, legalitasnya diperkuat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 1982.

"Untuk mempertahankan kedaulatan RI atas Laut Natuna Utara, tidak diperlukan lagi perundingan atau negosiasi dengan pihak mana saja. Termasuk China sekali pun," tutup politikus Golkar itu.

Konflik Laut Natuna Utara kembali memanas. Menyusul maraknya kapal China mencari ikan di sana. Bahkan, penjaga pantai mengawal aktivitas nelayan China.

Gayung bersambut. TNI lantas mengerahkan lima kapal RI (KRI) untuk mengawal perairan Natuna. Operasi ini tanpa batasan waktu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md, menyatakan, pemerintah takkan bernegosiasi dengan China menyangkut perbatasan. Namun, takada pula "angkat senjata".