Jakarta akan belajar dari Jepang atasi penurunan tanah

Jakarta menjadi salah satu daerah yang mengalami penurunan muka tanah yang siginifkan. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) rata-rata penurunan tanah di DKI mencapai 7,5 cm per tahun dengan rentang 3 sampai 18 cm tertinggi seperti di kawasan Pluit, Jakarta Utara.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, untuk menahan laju penurunan muka tanah tersebut Pemprov akan belajar dari Jepang yang juga mengalami musibah serupa. Hal tersebut disampaikannya setelah Pemprov DKI menggelar rapat Joint Coordinating Committe (JCC) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA), Rabu (16/1).

Penurunan muka tanah menjadi mengkhawatirkan karena akan menjadi masalah lintas generasi. Karena itu, dia menyatakan akan menanganinya dengan serius dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan ini harus belajar dari kota-kota lain di dunia. Misalkan saja Tokyo Jepang, mengalami penurunan permukaan tanah yang luar biasa.

Anies berharap dari kerja sama ini, JICA dapat menyumbangkan pengalaman, teknologi, dan sumber dayanya untuk Jakarta. DKI juga akan membentuk lima kelompok kerja. Masing-masing kelompok yang membidangi pengumpulan data, mitigasi, adaptasi, peningkatan kesadaran, dan kesekertariatan.

Pengambilan air tanah besar-besaran menjadi salah satu penyebab semakin siginifikannya laju penurunan muka tanah. Pemprov DKI akan kembali menggalakan kegiatan razia penggunaan air tanah gedung-gedung bertingkat di Jakarta.

Upaya yang mulai dilakukan Pemprov sejak awal 2018 itu bukan hal mudah. Bahkan, Anies menganalogikan razia tersebut seperti anjing dan kucing dalam serial 'Tom and Jerry'.

"Hari ini kami seperti Tom and Jerry, kejar-kejaran cari-carinya. Karena gedung-gedung dalam laporan yang kami temukan penggunaan airnya sedikit. Tapi menurut catatan pengunaan air PAM sedikit, sedangkan jumlah penghuni dan kegiatannya banyak," ungkap Anies.

Selanjutnya Pemprov DKI akan menggunakan teknologi baru untuk mengecek pengunaan air di gedung-gedung yang ada di Ibukota. Alat ukur itu akan melaporkan penggunaan air tanah secara digital dan hanya petugas yang diterjunkan yang dapat mengoperasikannya dan sudah dimasukan dalam perencanaan 2019.