Jakarta belum kondusif, Anies batal ke Denmark

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk tidak hadir dalam agenda C40 Mayors Summit yang akan diselenggarakan di Copenhagen, Denmark, mengingat situasi ibu kota yang dinilai belum kondusif. Sedianya Anies dijadwalkan menghadiri acara tersebut pada 10-11 Oktober 2019.

"Melihat perkembangan beberapa hari ini, situasi keamanan dan ketertiban masih belum sepenuhnya baik, maka saya putuskan untuk tidak berangkat dan tetap berada di Jakarta," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).

Menurutnya, pertemuan C40 Mayors Summit di Copenhagen merupakan pertemuan para pemimpin kota-kota se-dunia yang akan membicarakan seputar isu lingkungan hidup. Anies menilai acara tersebut merupakan pertemuan penting guna menyampaikan program Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat dunia.

Sebagai ibu kota salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak, Jakarta juga mendapat sorotan di dunia internasional.

"Karena dunia melihat keadaan kita, ada melihat tentang lingkungan, kualitas udara, dan sebagainya," kata Anies. 

Menurut informasi yang diterima Alinea.id, Anies dijadwalkan untuk berperan dalam beberapa sesi dalam pertemuan tersebut. Pertama, sebagai pembicara pada sesi berbagi khusus para pemimpin kota.

Kedua, melakukan deklarasi clean air cities declaration bersama Walikota Paris, Los Angeles, Barcelona, Copenhagen, Delhi, dan Portland. Dalam sesi tersebut, Anies bersama 19 pemimpin kota lain yang terpilih, akan melakukan diskusi terbatas dengan mantan Wakil Presiden AS Al Gore.
 
Terakhir, Anies akan melakukan beberapa bilateral meeting dengan pemimpin kota, termasuk sister cities.

Pertimbangan situasi Jakarta yang dinilai belum kondusif, terkait dengan sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Ribuan mahasiswa beserta elemen masyarakat lainnya melakukan unjuk rasa untuk menolak sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai bermasalah. 

Aksi penolakan juga dilakukan sebagai protes atas pengesahan terhadap revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi oleh DPR RI pada 17 September 2019 lalu. Revisi UU KPK dinilai melemahkan komisi antirasuah, sehingga berpotensi membuat praktik korupsi terus menjamur.