Kala Jakarta kewalahan tangani Covid-19, bagaimana daerah lain?

Ibu Kota Jakarta menjadi jawara kasus positif coronavirus atau Covid-19. Kemarin, jumlah pasien positif mencapai 589 orang. Sementara hari ini (28/3) menjadi 627 kasus. Bertambah 38 kasus dari sehari sebelumnya. Selain itu, hingga hari ini, 62 kasus dinyatakan meninggal dan 43 orang sembuh.

Jakarta juga tercatat menjadi salah satu dari lima provinsi wilayah transmisi lokal penularan. Empat provinsi lain adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Transmisi lokal merujuk pada penularan Covid-19 antara orang per orang di suatu wilayah.

Menimbang perkembangan kasus yang demikian cepat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meracik skenario penanganan. Termasuk mempersiapkan skenario terburuk apabila Covid-19 tak bisa ditekan.

"Gubernur Anies Baswedan menyampaikan bahwa DKI Jakarta telah menyiapkan skenario jika kasus Covid-19 semakin meningkat," ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti, pada Selasa (24/3).

Skenario yang telah disiapkan Pemprov DKI, mulai dengan penanggulangan ketika kasus Covid-19 berjumlah 500, 1.000, bahkan sampai dengan 8.000 orang terkonfirmasi positif corona.

Skenario dibagi tiga kelompok terindikasi positif. Kelompok pertama, yaitu pasien kondisi parah kritis sebesar delapan persen, kedua kelompok gejala berat sebesar 12%, dan ketiga kelompok dengan gejala ringan sebesar 80%.

Perawatan intensif diutamakan untuk 20% pertama, yaitu kelompok dengan kondisi kritis dan berat. Sedangkan untuk 80% sisanya, yaitu kelompok dengan gejala ringan bisa menggunakan fasilitas yang relatif minim, termasuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet atau rumah sakit lain.

"Yang 20% pertama membutuhkan fasilitas kesehatan lengkap ventilator, bantuan oksigen, peralatan medis yang intensif. Ini levelnya ICU dan IGD untuk 20 persen pasien yang masuk,” papar Widyastuti.

Widyastuti mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan seluruh pihak, termasuk Forkopimda, masyarakat, dan Pemerintah Pusat mengenai skenario penanganan Covid-19 di Jakarta.

Sebagai ibu kota negara, sarana dan prasarana kesehatan di Jakarta tentu lebih baik dari daerah lain. Menurut data Kementerian Kesehatan, DKI Jakarta memiliki 117 dokter umum dan 68 dokter spesialis per 100 ribu penduduk pada 2018. Jumlah tenaga keperawatan 319 orang per 100 ribu penduduk.

Badan Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan, rasio ideal tiap negara mesti memiliki setidaknya 228 tenaga kesehatan (dokter, perawat, dan bidan) untuk 100.000 penduduk. Khusus untuk dokter, angka 100 per 100.000 penduduk dinilai ideal untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Tetapi ternyata dengan fasilitas sumber daya super "mewah" seperti ini Jakarta masih kewalahan menangani Covid-19. Kondisi ini diamini Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Ari Fahrial Syam.

Ari justru khawatir kondisi daerah di luar Jakarta. Di Jakarta masih ada cadangan dokter. Sementara di daerah tidak bisa dipastikan dokternya memadai di seluruh area. "Apakah kita mengimpor (dokter) dari Jakarta ke daerah? Tidak mungkin. Jakarta saja sudah kewalahan," tutur Ari di Jakarta, Jumat (27/3).

Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, terutama dokter, tidak hanya terjadi antara kota besar dan kota kecil, Jawa dan luar Jawa. Tetapi juga berlangsung antara perkotaan dan pedesaan.

Data Konsil Kedokteran Indonesia, misalnya, kala DKI Jakarta pada 2016 memiliki 170 dokter untuk 100.000 penduduk, Sulawesi Barat hanya punya 10 dokter untuk 100.000 penduduk. Amat timpang.

Karena itu, bisa dimaklumi sejumlah pemimpin daerah demikian khawatir Covid-19 akan membuat pelayanan kesehatan di daerahnya kewalahan. Mereka kemudian mengambil kebijakan lebih ketat daripada pemerintah pusat, yakni kuncitara atau lockdown.

Seperti yang ditempuh Provinsi Papua, dan Pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah. Wacana kuncitara juga menguat di sejumlah wilayah. Salah satunya di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Para kepala daerah ini menyadari ketersediaan fasilitas kesehatan di daerah tidak memadai. Jika Covid-19 tidak dibendung penyebarannya sejak dini, pelayanan kesehatan di daerah bakal ambruk.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menjelaskan latar belakang di balik kebijakan lockdown yang dia diambil. Dedy menyebut kalau kebijakan local lockdown versi Kota Tegal akibat ketidakmampuan alat deteksi penularan virus Covid-19 untuk menjangkau seluruh wilayah.

Penutupan wilayah diterapkan 30 Maret-31 Juli 2020. Keputusan diumumkan setelah ada seorang warga dinyatakan tertular Covid-19. Penutupan hanya mencakup wilayah kota. Jalan provinsi dan nasional masih dapat dilalui.

"Seluruh perbatasan akan kita tutup. Tidak lagi menggunakan water barrier, tetapi MBC (moisture barrier coat) beton untuk memagar pintu-pintu masuk," tutur Dedy Yon Supriyono, Rabu (25/3).

Ia mengakui Tegal kewalahan menghalau Covid-19. "Kalau daerah katakan kebagian seperti ini kita tidak mampu. Kenapa? Rumah sakit terbatas. Sekarang saja ruang isolasi penuh, APD-nya terbatas, swab mesti nunggu empat hari dari Jakarta atau Yogyakarta. Bagaimana kita bisa menanggulangi wabah ini?" keluh Dedy. (Ant)