Jakarta siaga satu karena ada ancaman terorisme

Pascapengumuman hasil pemilihan umum atau Pemilu 2019, pihak kepolisian menetapkan DKI Jakarta saat ini dalam kondisi siaga I. Bukan karena aksi protes massa pendukung kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 02, Prabowo-Sandiaga, terkait hasil pemilu, melainkan ada ancaman terorisme dari pihak tak bertanggung jawab.

Demikian disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Dedi mengatakan, penetapan status siaga satu untuk DKI Jakarta diberlakukan mulai hari ini, Selasa (21/5).

Dedi menjelaskan, rencana aksi massa pada Rabu, 22 Mei 2019 dimanfaatkan oleh sekelompok terduga teroris untuk melancarkan aksi teror. Dari penangkapan puluhan terduga teroris dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah di sejumlah daerah oleh aparat Densus 88 menunjukkan adanya ancaman itu.

“Satu, serangan teroris menjadi ancaman nyata. Kedua mengantisipasi massa jumlah besar (di Jakarta)," Kata Dedi Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/5).

Menurut Dedi, meski telah memberlakukan siaga I, masyarakat diminta tetap tenang. Ia memastikan Polri dapat menjaga kemanan di seluruh wilayah DKI Jakarta dari gangguan dan ancaman. "Masyarakat tidak perku takut. Dan dapat menjalankan aktifitasnya seperti biasa. Ada jaminan keamanan dari TNI-Polri," ujar Dedi.

Sebagai informasi Surat Telegram terkait siaga I di Ibu Kota Jakarta dikeluarkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bernomor 281/V/OPS.1.1.1/2019. Surat yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri bidang Operasi Inspekatur Jenderal Martuani Sormin sudah diedarkan sejak Senin (20/5).

Surat itu merujuk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, rencana operasi Mantap Brata 2018. Dalam surat tersebut disebutkan pemberlakuan siaga 1 hingga Sabtu (25/5).

Berdasarkan informasi yang masuk ke kepolisian, ada sekitar 1.500 orang dari enam koordinator lapangan yang melapor ke Polda Metro Jaya untuk melakukan aksi massa. Untuk mengantisipasi itu Polri telah menyiapkan 34 ribu personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan situasi di sekitar gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara calon presiden Prabowo Subianto mengimbau kepada seluruh pendukungnya yang akan menggelar aksi pada 22 Mei 2019 terkait penolakan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 agar dilakukan secara damai tanpa kekerasan.