Jakpro jadi penyelenggara Formula E

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) makin serius menggarap rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E. PT Jakarta Propertindo (Jakpro), BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, telah ditunjuk sebagai penyelenggara Formula E di ibu kota pada tahun 2020. 

Corporate Secretary Jakpro Hani Sumarno mengatakan, saat ini pihaknya menunggu Gubernur DKI Jakarta Anies menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) ihwal penugasan itu. Hani menyebut, penugasan kepada Jakpro dilakukan setelah pihaknya memaparkan penugasan saat rapat anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta. 

Untuk dapat mengerjakan penugasan tersebut, Jakpro mengajukan suntikan dana berupa penyertaan modal daerah (PMD) sebanyak Rp305,2 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020. Anggaran telah diajukan dalam KUA-PPAS untuk rancangan APBD DKI 2020.

Suntikan PMD sebesar Rp305,2 miliar digunakan untuk sejumlah hal. Pertama, Rp5 miliar untuk pre-feasibility study (FS) dan research and development (R&D). Kedua, sebesar Rp112 miliar untuk civil works dan perbaikan jalan raya. 

Ketiga, Rp48 miliar untuk dinding dan pagar. Keempat, Rp67,2 miliar untuk pembuatan trek dan jalur balap.

Kelima, sebesar Rp10 miliar untuk layanan umum, seperti keamanan, kebersihan, pengelolaan sampah, toilet, manajemen lalu lintas, dan layanan parkir. Keenam, Rp6 miliar untuk honor tim pelaksana lokal. Honor itu ditujukan untuk 50 orang selama 12 bulan, sebagai informasi Honor tiap orang Rp10 juta per bulan.

Ketujuh, sebesar Rp25 miliar untuk biaya tak terduga. Kedelapan, Rp32 miliar untuk safety dan race materials.

Meski demikian, Hani mengaku belum dapat memberikan kepastian terkait kesiapan menerima tugas dari Gubernur tersebut.

"Kalau jawab siap atau engga kan ada SKU- nya. Kami tunggu Ingub dulu minimal. Apa saja yang ditugaskan, kalau ternyata ada yang tidak dapat disanggupi kan tidak elok kami bilang siap," ujar Hani.

Hani menyebut Ingub dan Pergub mesti segera dikeluarkan untuk mengetahui lebih jelas terkait skema dan persiapan infrastruktur dan ruang publik. 

Sebelumnya, Gubernur Anies menyatakan menggandeng PT Jakpro untuk kegiatan Formula E. Kerjasama ini dilakukan untuk mencari sumber dana selain dari APBD DKI dan Jakpro ditugaskan dalam melakukan kontrak-kontrak kerja sponsor dari berbagai pihak.

Anies menjelaskan sistem kerjasama kontrak biasanya hanya dari perusahaan ke perusahaan. Sehingga DKI menunjuk PT Jakpro yang berbadan usaha untuk melakukan kerjasama.

"Jakpro akan buat komite yang bertugas. Komite bukan di bawah Dinas Pemuda Olahraga. Tapi di bawah Jakpro. Sehingga dia beraksi sebagai entitas badan usaha sehingga memudahkan untuk mengatur kontrak," jelas Anies.

Dengan sistem seperti itu, Anies optimistis DKI bisa menutup pembiayaan yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan Formula E. Meski demikian, Anies mengaku bahwa APBD DKI akan menjadi modal utama dalam perhelatan internasional ini.

Dana Formula E membengkak

Dalam rapat anggaran KUA-PPAS, Pemprov DKI melalui Dinas Pemuda dan Olahraga mengajukan dana senilai 20,79 juta poundsterling atau Rp360 miliar di dalam RAPBD Perubahan DKI 2019 untuk turnamen balap mobil tersebut. 

Dana itu akan disetorkan kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E sebagai tanda Jakarta menjadi tuan rumah Formula E pada 2020. DPRD DKI telah menyetujui anggaran itu.

Namun, Pemprov DKI kembali mengajukan anggaran sekitar 22 juta poundsterling atau setara Rp 378,46 miliar. Anggaran ini disebut untuk commitment fee Formula E 2021.

Pemprov DKI juga mengajukan anggaran 35 juta euro atau setara Rp556,22 miliar untuk asuransi. Selain itu, Pemprov DKI mengajukan anggaran Rp600 juta dalam KUA-PPAS 2020 untuk sosialisasi dan pra-event Formula E.