Jalankan program, Kemenparekraf minta pendampingan KPK

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meminta pendampingan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa di antaranya, mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan pendidikan antikorupsi di Politeknik Pariwisata.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pendidikan antikorupsi digagas sebagai bagian dari budaya di lingkungan Kemenparekraf.

"Untuk menghadirkan satu sektor yang betul-betul bebas korupsi, clean society, dan juga meningkatkan competitiveness," katanya saat konferensi pers usai pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/1).

Sementara terkait LHKPN, Sandi mengatakan, pihaknya minta pendampingan agar menyampaikan LHKPN dan gratifikasi bisa terinstitusionalisasi di Kemenparekraf.

Di sisi lain, Sandi mengklaim, sedang gerak cepat melakukan program di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang memberikan penghidupan untuk 34 juta rakyat, dan saat ini terdampak pandemi Covid-19.

"Dalam melakukan program-program yang membantu masyarakat, tentunya dengan aspek tata kelola yang baik atau good governance, mengedepankan integritas, transparansi, akuntabilitas dan awareness," ucapnya.

Saat yang sama Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, selain yang disampaikan Sandi, pihaknya ingin ada hubungan dengan bid data dalam kerja sama antarlembaga. Menurutnya, itu bertujuan agar program pariwisata yang berhubungan dengan rakyat terdampak pagebluk tidak salah sasaran.

"Kemudian kita tetap akan memberikan pendampingan. Pendampingan tentu dalam arti hal yang bisa menghindari menteri dan semua jajarannya dari hal-hal yang tidak diinginkan, agar menjadi contoh untuk beberapa kasus yang kemarin," jelasnya.