Soal jatah menteri Gerindra, NasDem ingatkan pemenang dan pecundang

Sekretaris Jenderal DPP Nasdem Johnny G Plate mengingatkan Partai Gerindra ihwal pemenang dan pecundang di Pemilu 2019. Hal ini berkaitan dengan isu permintaan jatah menteri oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurutnya, kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Namun penetapannya juga harus dilakukan dengan memperhatikan keadaban politik. 

"Keadaban politik harus dijaga, demokrasi kita harus dijaga. Masyarakat jangan dibuat kabur dari kontestasi demokrasi Pilpres maupun Pileg. Jangan sampai juga dibuat kabur, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita harus jelas siapa yang menang, dan yang kalah harus secara ksatria," kata Johnny di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).

Dia mempertanyakan permintaan jatah menteri tersebut, mengingat Gerindra berada di luar koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Dia pun mengingatkan Jokowi terhadap 10 partai lain yang membuatnya dapat memperpanjang masa kepemimpinan hingga 2024 mendatang.

Meski demikian, Johnny memastikan partainya akan menghormati apapun keputusan Jokowi, dalam pembentukan kabinet untuk periode pemerintahan keduanya. Dia menegaskan Jokowi memiliki hak penuh untuk memutuskan orang-orang yang akan membantunya menjalankan program pemerintah lima tahun mendatang.

"Kami mendukung keputusan Presiden, tetapi kami mengingatkan keadaban politik. Kalau Presiden memilih berdasarkan satu pertimbangan politik, itu adalah keputusan Presiden, kami dukung. Namun, apabila Presiden tidak memilih karena satu pertimbangan politik, kami juga sangat mendukung presiden," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono membenarkan isu permintaan jatah menteri oleh Prabowo. Ada tiga nama yang ia sebut pantas untuk membantu Jokowi menjalankan roda pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke depan. 

Mereka adalah Waketum Gerindra Edhy Prabowo, Waketum Gerindra Fadli Zon, dan Sandiaga Uno. Menurut Poyuono, permintaan kursi menteri untuk ketiganya didasarkan pada pertimbangan posisi Gerindra yang menjadi partai terbesar ketiga di parlemen. 

Namun isu ini dibantah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosaide. Saat dikonfirmasi di gedung DPR/MPR hari ini, Andre mengatakan bahwa pernyaatan Poyuono sama sekali tidak benar.

Dia menyebut Prabowo telah menginstruksikan juru bicaranya Dahnil Anzar Simanjuntak, untuk membantah pernyataan Poyuono.