Jatim siap perpanjang PPKM

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) siap memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, sampai kini surat terkait dari pusat belum diterima.

"Intinya, Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan agar kita siap mengikuti arahan Mendagri,” ucap Sekretaris Daerah Jatim, Heru Tjahjono.

Pemerintah pusat memutuskan PPKM di Jawa-Bali selama dua pekan per 11 Januari 2021. Di Jatim, kebijakan diterapkan di 15 daerah dari mulanya 11 kabupaten/kota.

Heru melanjutkan, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk menentukan daerah mana saja yang akan dilaksanakan PPKM tahap kedua. Karenanya, pemprov bersama Polri dan TNI melakukan penilaian setiap 2 hari sekali.

“Kita (sudah) lakukan evaluasi untuk daerah Madiun Raya,” jelasnya, menukil situs web Pemprov Jatim.

Berdasarkan hasil evaluasi, tren penularan Covid-19 di beberapa daerah mulai melandai. Kabupaten Kediri, Malang, dan Batu, misalnya.

Pun terdapat lonjakan kasus di daerah lain. “Tetapi yang penting," klaimnya, "tingkat kepatuhan masyarakat sudah naik sampai 75%-80%."

Dalam evaluasi, tambah Heru, disekapati pentingnya optimalisasi pelacakan (tracing) lantaran dikhawatirkan banyak pasien asimtomatik yang tidak swakarantina. 

Dirjen Adwil Kemendagri, Syafrizal, sebelumnya menyatakan, PPKM diperpanjang selama 2 minggu. Alasannya, penurunan positivity rate belum signifikan.

Daerah pelaksana PPKM ditetapkan berdasarkan empat indikator. Perinciannya, tingkat fatalitas dan kasus aktif di atas rata-rata nasional, level keterisian rumah sakit (RS) melampaui 70%, serta tingkat kesembuhan di bawah rerata nasional (82%).