sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Jatim siapkan Rp2,384 T untuk tangani Covid-19

Dana akan digunakan untuk seluruh kegiatan penanganan covid-19.

Adi Suprayitno
Adi Suprayitno Sabtu, 04 Apr 2020 08:42 WIB
Jatim siapkan Rp2,384 T untuk tangani Covid-19
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 26473
Dirawat 17552
Meninggal 1613
Sembuh 7308

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBD untuk penanganan covid-19. Total dana yang disiapkan senilai Rp2,384 triliun.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dana itu akan digunakan untuk seluruh kegiatan penanganan covid-19. Mulai dari kegiatan promotif dan preventif, kuratif, tracing, hingga penanganan dampak sosial ekonomi.

"Alokasi anggaran Rp2,384 triliun ini setara dengan 6,8% dari total APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2020," kata di Khofifah di  Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat (3/4) malam.

Dia berharap bupati/walikota juga turut melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran 6-7% sehingga akan memberikan bantalan sosial  yang kuat untuk Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar daerah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan covid-19.

Mantan menteri sosial ini menegaskan, bantuan kepada masyarakat akan diberikan dalam bentuk sembako dan uang tunai. Data penerima bantuan sosial ini, merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

“Sesuai hitungan yang ada, masyarakat di pedesaan yang terdampak ada sebanyak 4,73 juta KK. Akan tetapi yang masuk dalam DTKS hanya sebanyak 3,73 juta KK. Berarti ada 1 juta KK yang kira-kira di luar DKTS,” kata Khofifah menjelaskan. 

Untuk itu, masyarakat yang tidak terdata di DTKS dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat akan dibantu melalui program  bantalan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kategori masyarakat yang tak masuk dalam DTKS, di antaranya adalah para pengemudi ojek online, para pekerja harian yang mudik dari daerah perantauannya, serta masyarakat kepulauan yang tak bisa menjual ikan hasil tangkapan mereka. 

"Jika masih ada yang belum tersisir maka diharapkan pemerintah kabupaten/kota akan melapisi sehingga lebih merata," katanya. 

Sponsored

Kemudian yang ada di kawasan perkotaan yang terdampak Covid-19 di sektor non agro tercatat ada 3,8 juta KK. Dari jumlah 3,8 juta KK tersebut yang sudah masuk dalam DTKS ada sebanyak 1 juta KK.

Dengan begitu ada sebanyak 2,8 juta KK yang belum masuk di DTKS. Sebanyak 2,8 juta KK dan 1,040 juta KK dimasukkan oleh pemerintah pusat ke penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT. 

"Pemprov akan menambahkan dengan bantalan sosial, baik bagi mereka yang sudah dapat dari BPNT maupun yang belum mendapatkan itu,” kata Khofifah. 

Berita Lainnya