Jejak kegagalan setahun pandemi di tangan Jokowi

Meski jam operasionalnya telah berakhir, Syamsul dan istrinya masih sibuk melayani pengunjung di warung makannya yang terletak tak jauh dari Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (2/3) malam.

Tak hanya sekadar memesan makanan untuk dibawa pulang, sejumlah warga terlihat duduk sambil menyantap makanan di depan warung Syamsul. Mereka duduk di sejumlah bangku yang hanya dikeluarkan Syamsul saat kondisi sudah "aman".

"Petugas sudah lewat tadi. Makanya, saya keluarkan bangku-bangku ini," kata Syamsul saat berbincang dengan Alinea.id. 

Sesuai Keputusan Gubernur No.19/2021 dan Pergub No.3/2021, restoran, kafe, dan warung makan hanya boleh menerima pengunjung yang makan di tempat hingga pukul 19.00 WIB. Lewat dari jam operasional itu, pemilik tempat makan hanya bisa melayani pesanan untuk dibawa pulang. 

Syamsul mengaku sudah terbiasa berurusan dengan petugas karena warungnya beroperasi melebihi batas waktu yang ditetapkan. Biasanya, ia berdalih sedang bersiap menutup warung. 

"Sebentar lagi selesai kok, Pak," ujar pria berusia 32 tahun itu menirukan percakapannya dengan petugas yang rutin menyambangi warungnya.

Syamsul tak sendirian. Tak jauh dari warung Syamsul, belasan pedagang kaki lima lainnya juga buka lapak hingga lewat pukul 19.00 WIB. Malam itu, kondisi serupa juga terlihat di beberapa titik di kawasan Rawamangun dan Matraman, Jakarta Timur. Warung makan dan kedai kopi penuh dengan pengunjung dibuka hingga larut malam. 

Kerumunan warga, sebagian bahkan tak bermasker, hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang sulit dituntaskan di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sejak Februari lalu. 

PPKM mikro merupakan langkah teranyar Pemprov DKI untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di Ibu Kota. Sebelumnya, Pemprov DKI juga ikut serta dalam program pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan PPKM Jawa dan Bali yang diinisiasi pemerintah pusat. 

Kendornya kepatuhan warga menaati protokol kesehatan bukan hanya terjadi di DKI atau Indonesia saja. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menduga kendornya kepatuhan publik adalah fenomena global. 

Fenomena itulah, kata Wiku, yang menyebabkan jumlah kasus positif Covid-19 global kembali naik dalam beberapa hari belakangan. Sempat menyentuh angka 300 ribu kasus per hari pada akhir Februari, jumlah kasus positif naik lagi ke kisaran 400 ribu kasus per hari. Kenaikan jumlah kasus terutama terjadi di Amerika, Asia Tenggara, Eropa dan Mediterania Timur.

"Besar kemungkinan, kenaikan kasus global ini terjadi karena disiplin protokol kesehatan mulai mengendur di banyak negara karena terlena dengan kedatangan vaksin," kata Wiku dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/3).

Saat ini, menurut catatan Worldometers, Indonesia masih bertengger di posisi 18 sebagai negara dengan jumlah kasus terbanyak. Per 2 Maret 2021 atau tepat setahun sejak kasus perdana diumumkan Jokowi, jumlah pasien terkonfirmasi positif telah mencapai 1.347.026. Sebanyak 36.518 orang di antaranya meninggal. 

"Jumlah kematian telah mencapai lebih dari 36 ribu orang merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi. Angka tersebut adalah nyawa, dan kita harus semaksimal mungkin untuk tidak ada penambahan kematian sama sekali," ujar Wiku. 

Di level Asia Tenggara, posisi Indonesia jauh di atas Malaysia yang berada di urutan ke-45 dan Myanmar di urutan ke-75 dan Singapura di urutan 98. Negara tetangga lainnya semisal Laos, Kamboja, dan Vietnam berada di luar peringkat seratus besar. 

Satu-satunya kategori angka yang menggembirakan, kata Wiku, adalah tingkat kesembuhan di Indonesia yang telah mencapai 1.160.863 orang atau sekitar 85% dari jumlah total kasus Covid-19. "Sedangkan di dunia, angkanya sebesar 78,74%," kata Wiku. 

Selain tingginya angka kesembuhan, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia juga berangsur menurun dalam beberapa pekan terakhir. Pada 30 Januari 2021, Indonesia sempat memecahkan rekor kasus harian positif Covid-19 dengan pertambahan sebanyak 14.518 kasus. 

Namun, sepanjang Februari 2021, kasus positif harian hanya sekali menyentuh angka 10 ribu, yakni pada 19 Februari 2021. Pada penghujung Februari dan awal Maret, rerata jumlah kasus positif harian bahkan menyentuh kisaran 5.000-7.000 saja. 

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, penurunan jumlah kasus positif itu merupakan bukti efektifnya kebijakan PPKM mikro. "PPKM mikro ini kalau kita lakukan serius, ini akan memberikan hasil," kata Jokowi dalam siaran di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/2) lalu.

PPKM mikro merupakan pembatasan kegiatan publik berskala komunitas. Kebijakan ini diterapkan pada lingkungan terkecil, semisal di tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Kawasan yang disasar ialah zona merah penularan Covid-19. 

Dalam kebijakan PPKM mikro itu, Jokowi mengatakan, pemerintah meniru India. "Apakah mereka (India) melakukan lockdown? Tidak. Tapi, mereka melakukan micro lockdown yang awal-awal, saya sudah sampaikan, PSBB skala mikro," kata dia. 

Masih berantakan

India, dengan jumlah penduduk sebesar 1,3 miliar jiwa, belakangan dianggap sukses menurunkan jumlah kasus positif harian Covid-19. Pada September 2020, rerata kasus harian di India sempat menyentuh angka 90 ribu per hari. Namun, sejak Februari angkanya hanya berada di kisaran 10 ribu kasus per hari.

"Saya kira kita juga harus belajar dari India, dari negara-negara yang besar yang padat penduduknya, tapi mampu mengendalikan pandemi dengan baik," kata anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati saat dihubungi Alinea.id, Selasa (2/3). 

Penurunan jumlah kasus di India sebenarnya tak sepenuhnya ditanggapi dengan optimistis oleh para pakar. Pasalnya, penurunan jumlah kasus beriringan dengan turunnya jumlah tes Covid-19 yang digelar pemerintah India. 

Pada September 2020, menurut catatan Indian Council of Medical Research (ICMR), India menggelar 1 juta tes per hari. Namun, pada Februari, jumlah tes harian hanya berkisar sekitar 600.000-800.000. Hingga kini, positivity rate kumulatif India sekitar 5-6%. 

Indonesia pun serupa. Bedanya, positivity rate di Indonesia secara kumulatif sebesar 18,6%. Pada pertengahan Februari lalu, Indonesia bahkan pernah memecahkan rekor positivity rate per pekan hingga 40,07%.  

Positivity rate ialah angka yang didapat dari jumlah kasus positif harian dibagi jumlah tes per hari. Semakin kecil angkanya, maka semakin ideal. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menentukan ambang batas minimum sebesar 5%. 

Menurut data Kemenkes terakhir, total sudah 7.243.182 orang yang diperiksa dan diambil spesimennya. Padahal, jika mengacu pada standar WHO seharusnya saat ini sudah ada 12.960.000 orang yang diperiksa atau sekitar 4,8% dari populasi. WHO menetapkan 1 tes per 1.000 penduduk per pekan.

Situasi itu, kata Kurniasih, mengindikasikan pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terkendali. "Belum terlihat tanda-tanda akan berakhirnya kapan. Itu kita sangat prihatin," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. 

Kurniasih menilai salah satu faktor utama yang menyebabkan pemerintah gagal menangani pandemi ialah terlalu banyaknya institusi yang dibentuk dan dilibatkan untuk menangani pandemi. Selain Kemenkes dan BNPB, Kemenko Maritim dan Investasi serta Kemeko Ekonomi juga terlibat aktif dalam menangani pandemi. 

Ironisnya, kata Kurniasih, masing-masing kementerian dan institusi yang terlibat dalam penanganan Covid-19 kerap mengedepankan ego sektoral. "Kita menegakan PPKM, tetapi ketika orang naik pesawat, itu enggak ada jarak. Ini kan kontraproduktif. Artinya, tidak ada konsistensi kebijakan," tutur dia.

#PusaraDigital

Sudah 366 hari #Covid19 terkonfirmasi, dan 837 tenaga kesehatan gugur melawan virus Corona di Indonesia.

Doa kita menyertai mereka yang gugur???? https://t.co/mW5fbLuGgc pic.twitter.com/doEBUcFRsa — LaporCovid19 (@LaporCovid) March 2, 2021

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan Indonesia gagal mengendalikan pandemi karena sejak awal lebih mengutamakan pemulihan perekonomian nasional ketimbang kesehatan masyarakat. 

"Ya, kita gagal. Semua usaha yang kita lakukan enggak ada gunanya. Kenapa enggak ada gunanya? Karena dilakukan setengah hati," ujar Pandu saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Selasa (2/3).

Jika serius menyelamatkan nyawa rakyat, menurut Pandu, seharusnya pemerintah tidak perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan menyerankan penanganan pandemi sepenuhnya ke tangan Kementerian Kesehatan. 

"Kita enggak usah pakai strategi satgas. Kalau mau gagal lagi tahun ini (2021), ya, kayak gini. Seharusnya kita mawas dirilah. Ini kesempatan bagi pemerintah untuk mawas diri," ujar dia.

Lebih jauh, Pandu mengatakan, pemerintah wajib membangun sistem penanganan pandemi yang permanen dengan menempatkan Kemenkes sebagai leading sector. Sistem seperti itu, kata dia, bakal berguna seandainya Indonesia dilanda pandemi berikutnya.  

"Anak-anak kita juga nanti mengalami pandemi sama seperti sekarang. China sudah punya sistem karena mereka udah punya pengalaman mengatasi SARS dan sebagainya. Kita kan underestimate, disangkanya Indonesia tidak akan mengalami bencana yang seperti ini," ujar Pandu.

Tidak transparan 

Inisiator Lapor Covid-19 Irma Hidayana sepakat gelombang pandemi di Indonesia seolah tak pernah surut lantaran kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah selalu setengah hati. Ia menyebut beragam kebijakan pelonggaran PSBB sejak pertengahan tahun lalu berdampak pada terus naiknya jumlah kasus Covid-19 secara kumulatif. 

"Dengan dilonggarkannya keadaan, banyak orang yang sakit (terpapar). Anggaran pemerintah untuk Covid-19 sangat besar dan enggak menurun pengeluarannya, tapi korban jiwa cukup tinggi sehingga penanganan pandemi makin hancur sebenarnya," ujar Irma kepada Alinea.id, Selasa (2/3).

Memasuki setahun pandemi, Irma mengatakan, LaporCovid-19 punya dua catatan kritis bagi pemerintah. Pertama, kata Irma, data terkait Covid-19 masih berantakan, baik data terkait kasus positif maupun data epidemiologis.

Pada 20 November 2020, misalnya, LaporCovid-19 menemukan ketidaksinkronan antara data jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat dan data kematian yang dikumpulkan LaporCovid-19 dari dari 34 provinsi. Data angka kematian milik pusat lebih kecil ketimbang data provinsi. 

Selain itu, Irma juga mempersoalkan data 3T atau tracing, testing, dan treatment. Khusus terkait naiknya positivity rate pada Februari 2021, menurut Irma, Kemenkes sempat berdalih itu disebabkan data pengetesan terlambat masuk lantaran kendala pada aplikasi dan sistem data.

"Susah data dan sebagainya. Come on! Ini sudah satu tahun, kok datanya masih terus-terusan menggunakan alasan itu, begitu. Harusnya itu tidak bisa ditoleransi lagi yang begitu," ujar Irma.

Lebih jauh, Irma mengatakan, pemerintah juga terkesan enggan berbagi data. LaporCovid-19, kata Irman, kerap kesulitan mengakses data epidemiologis milik pemerintah.

Padahal, data epidemiologis penting untuk diketahui oleh publik. "Kita minta buka, pemerintah enggak mau kasih. Terus siapa yang kita harus percaya?" kata dia. 

Catatan lainnya adalah soal vaksinasi mandiri yang kini disetujui pemerintah. Menurut Irma, vaksinasi mandiri oleh perusahaan justru bakal menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan di tengah masyarakat saat pandemi.

"Mereka yang memiliki komorbid itu kan harusnya didahulukan di mana-mana. Imbauan WHO juga demikian. Dan, ini memang harus benar-benar dikawal. Apalagi, vaksin mandiri benar-benar diluncurkan awal Maret ini. Karena kan yang disasar itu pengusaha dan karyawannya yang sebenarnya bukan kelompok prioritas," ujar Irma.